Radar Pasuruan - Komika Heri Horeh menyampaikan kritik tajam terhadap Revisi UU TNI yang belakangan ramai diperbincangkan.
Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, ia menyampaikan sindiran dengan gaya khasnya yang humoris.
Isu ini mencuat setelah DPR menggelar rapat marathon di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat untuk membahas Revisi UU TNI, tanpa penjelasan jelas mengenai urgensinya.
Kritik Rapat DPR di Hotel Mewah
Heri Horeh mengaku bingung dengan langkah DPR yang membahas aturan militer, sementara masyarakat lebih membutuhkan solusi ekonomi.
"Lagian siapa sih yang pertama kali ngide? Indonesia itu butuh lapangan kerja, bukan darurat militer," ujarnya dalam video tersebut.
Ia juga mempertanyakan mengapa rapat DPR harus dilakukan di hotel mewah, padahal mereka memiliki gedung sendiri.
"Gedung DPR ada, rapatnya pakai hotel mewah. Itu Gedung DPR lagi dipakai hajatan apa gimana sih? Nanti diduduki rakyat panik lho," katanya sambil tertawa.
Dugaan Agenda Terselubung
Selain itu, Heri Horeh juga menyentil pembahasan Revisi UU TNI yang berlangsung secara tertutup, seolah-olah ada hal yang disembunyikan dari publik.
"Rapat ngumpet-ngumpet sudah kayak gerombolan lagi merencanakan perampokan bank," sindirnya.
Pelibatan TNI di Ranah Sipil
Tak berhenti di situ, Heri Horeh turut menyoroti rencana pelibatan TNI dalam urusan sipil melalui Revisi UU TNI. Menurutnya, tentara seharusnya fokus menjaga pertahanan negara, bukan masuk ke ranah sipil.
"Ngapain sih TNI mau ngurusin sipil? Memang jenderalnya sudah capek nganggur di markas? Atau anak buahnya bosan main pingpong terus?" ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ancaman global lebih serius daripada urusan politik dalam negeri.
"Pak jenderal, perang dunia ketiga sedikit lagi pak, ngapain mau ngurusin sipil? Mending latihan nembak. TNI itu tulang punggung negara, bakal jadi tulang punggung keropos kalau sampai dipolitisir untuk golongan tertentu," imbuhnya.
Dengan gaya humornya, Heri Horeh mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama yang menyangkut keamanan dan kepentingan publik.
Editor : Moch Vikry Romadhoni