Radar Pasuruan - Presiden Prabowo Subianto melontarkan gagasan untuk membangun penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil.
Wacana ini mendapat sambutan positif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menilai ide tersebut sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyatakan mendukung rencana Presiden Prabowo untuk menempatkan terpidana kasus korupsi di penjara yang berlokasi jauh dari pemukiman.
"Saya sependapat bila Presiden membuat penjara di pulau yang terpencil dan terluar, misalnya di sekitar Pulau Buruh, untuk menampung semua pelaku tindak pidana korupsi," ujar Johanis Tanak saat dikonfirmasi, Selasa (18/3) dilansir dari Jawa Pos.
Ia menambahkan, jika wacana ini terealisasi, pemerintah tidak perlu menanggung biaya makan para koruptor.
Sebagai gantinya, mereka harus bertani dan bercocok tanam sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Pemerintah cukup menyediakan alat pertanian. Mereka bisa berkebun, bercocok tanam di ladang atau sawah, agar makan dari hasil keringat sendiri," jelasnya.
Selain itu, Johanis juga mengusulkan agar hukuman bagi pelaku korupsi diperberat guna memberikan efek jera yang lebih besar.
Menurutnya, hukuman minimal bagi koruptor sebaiknya 10 tahun penjara, bahkan seumur hidup.
"Hukuman pelaku tindak pidana korupsi perlu diperberat, minimal 10 tahun hingga seumur hidup. Dengan begitu, orang akan berpikir dua kali sebelum melakukan korupsi," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembangunan penjara khusus untuk koruptor dalam sebuah acara di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada Kamis (13/3).
Baca Juga: Bocornya Data Pribadi Masyarakat Diduga Dipicu Korupsi di Kominfo
Ia mengungkapkan niatnya untuk mengalokasikan dana guna membangun fasilitas tahanan yang kokoh dan berlokasi jauh dari jangkauan umum.
"Saya nanti juga akan sisihkan dana untuk bikin penjara yang sangat kokoh, di tempat terpencil," ujar Prabowo.
Menurutnya, penjara tersebut akan ditempatkan di pulau terpencil untuk mencegah koruptor melarikan diri atau melanggar aturan.
"Mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama ikan hiu," pungkasnya.
Wacana ini menimbulkan beragam reaksi di masyarakat, dengan banyak pihak menunggu langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan rencana ini.
Editor : Moch Vikry Romadhoni