Ajakan Gulingkan Pemerintah, Pengamat Nilai Hanya Wacana Elite
Radar Pasuruan - Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana, menilai ajakan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki makna signifikan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat luas.
Menurut Ayip, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah saat ini masih tergolong tinggi, sehingga narasi ajakan makar dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.
“Narasi seperti ini cenderung hanya menjadi diskursus di level elite, tidak memiliki resonansi kuat di akar rumput,” ungkap Ayip, Senin (6/4).
Ia menambahkan bahwa publik memandang istilah yang mengarah pada delegitimasi kekuasaan, termasuk dorongan pemakzulan di luar mekanisme konstitusi, sebagai langkah yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan prinsip hukum serta demokrasi.
“Indonesia sudah memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam melakukan koreksi terhadap kekuasaan presiden, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Di luar itu, narasi perubahan kekuasaan berpotensi menciptakan instabilitas politik,” imbuhnya.
Ayip menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang sah, namun tetap harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Jika kritik melampaui batas kewajaran, maka dapat berujung pada konsekuensi hukum.
“Jangan sampai kritik berubah menjadi dorongan instabilitas. Demokrasi yang sehat justru dibangun dari kepatuhan terhadap mekanisme yang ada,” jelasnya.
Dari sisi politik praktis, ia juga menilai peluang terjadinya pemakzulan terhadap pemerintahan saat ini sangat kecil. Hal ini didukung oleh sejumlah indikator seperti stabilitas politik yang relatif terjaga, soliditas koalisi pemerintah, serta keberlangsungan program-program nasional.
“Tidak ada data yang menunjukkan adanya kondisi yang memungkinkan terjadinya pemakzulan. Stabilitas politik dan ekonomi masih dalam kondisi baik,” kata Ayip.
