TPT Pasuruan Menyusut, Tapi Lulusan Kampus Justru Paling Banyak Menganggur
Radar Pasuruan - Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan pada Agustus 2025 menunjukkan tren membaik.
Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,22 persen, atau berkurang 0,80 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Jumlah penduduk usia kerja di daerah ini mencapai sekitar 1,31 juta orang. Dari total tersebut, sebanyak 981,06 ribu orang masuk dalam kategori angkatan kerja. Sebanyak 939,65 ribu di antaranya telah bekerja, sementara 41,41 ribu lainnya masih berstatus pengangguran.
Dilihat dari lapangan usaha, sektor jasa masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan porsi 39,22 persen.
Sektor pertanian berada di urutan kedua sebesar 30,84 persen, disusul sektor manufaktur 29,94 persen. Kenaikan paling signifikan terjadi di sektor pertanian yang tumbuh 5,71 persen poin dibanding tahun lalu, sementara jasa dan manufaktur justru mengalami penurunan.
Struktur ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan masih didominasi sektor informal. BPS mencatat 57,71 persen penduduk bekerja berada di sektor informal, sedangkan sektor formal hanya mencakup 42,29 persen.
Berdasarkan status pekerjaan, kelompok buruh, karyawan, dan pegawai mendominasi dengan porsi 38,74 persen, diikuti pekerja yang berusaha sendiri.
Dari sisi pendidikan, lebih dari separuh pekerja, yakni 53,98 persen, hanya berpendidikan SD ke bawah. Namun tingkat pengangguran tertinggi justru berasal dari lulusan perguruan tinggi dengan TPT mencapai 8,37 persen.
Sebaliknya, pengangguran pada lulusan SD ke bawah tercatat paling rendah, yakni 2,59 persen.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga mengalami penurunan menjadi 74,72 persen. Partisipasi laki-laki tercatat jauh lebih tinggi, yakni 86,55 persen, dibanding perempuan yang berada di angka 63,05 persen.
Plt Kepala BPS Kabupaten Pasuruan, Yeni Setiowati, menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius bagi para pengambil kebijakan.
“Penurunan TPT memang kabar baik, tetapi struktur tenaga kerja yang masih didominasi lulusan pendidikan rendah serta besarnya sektor informal menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM secara lebih serius,” katanya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kompetensi, pendidikan vokasi, serta pengembangan sektor-sektor produktif harus diprioritaskan.
“Data ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merancang program ketenagakerjaan ke depan, terutama agar lulusan berpendidikan tinggi tidak terus mendominasi angka pengangguran,” ujarnya.
