Prabowo Tegas: Program Makan Bergizi Gratis Tak Boleh Ada Penyimpangan Sedikit pun
Radar Pasuruan - Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan kepada seluruh jajarannya bahwa tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan dalam pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
Hal ini juga berlaku pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini telah menjangkau 44 juta penerima manfaat.
“Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan (soal MBG). Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil, harus diambil,” ujar Prabowo saat melakukan kunjungan ke Bekasi, Senin (17/11).
Prabowo menyampaikan rasa syukurnya karena program MBG hingga kini telah mencapai 44 juta orang dari target 82,9 juta penerima.
“Karena ini adalah uang rakyat, harus disiapkan dengan baik. Persiapannya harus matang, supaya tidak terjadi penyimpangan,” tambahnya.
Ia menilai program tersebut sudah memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Tapi kita tahu, kita tidak puas karena sasaran kita adalah 82,9 juta (penerima manfaat). Waktu saya datang ke sini, rakyat banyak sekali di jalan. Dan ada anak-anak yang teriak ke saya. Pak, Pak, kami belum terima MBG,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah wajib memenuhi kekurangan sekitar 40 juta warga yang belum menerima manfaat MBG, meski mengakui masih ada beberapa kekurangan di lapangan. “Tapi kita ambil alih tanggung jawab,” jelas Prabowo.
Prabowo kembali menekankan pentingnya mencegah penyimpangan dalam program tersebut.
“Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil, harus diambil. (Seperti) alat pembersih ompreng, alat filtrasi air, dan sebagainya.”
Ia juga menyebut MBG bukan hanya soal makanan, tetapi investasi jangka panjang bagi generasi muda. “Saya hakulyakin mereka merasakan manfaatnya, mereka akan jadi lebih kuat. Dia (siswa) akan makan protein, dia akan jadi lebih tinggi, ototnya lebih baik, tulangnya lebih kuat, sel otaknya lebih cerdas,” kata Prabowo.
Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi kunci agar kelalaian prosedur dapat dihilangkan. Ia optimistis bahwa insiden terkait MBG dapat terus ditekan bahkan mencapai nol persen.
Pemerintah disebut serius menangani isu keracunan yang sempat terjadi. Sejak kasus tersebut muncul, langkah mitigasi langsung dijalankan, termasuk penutupan dapur-dapur bermasalah.
Proses evaluasi juga dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kewajiban sertifikasi laik higienis untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG, peninjauan ulang terhadap juru masak, penyederhanaan menu, pemantauan oleh puskesmas, hingga pembentukan satgas di tingkat daerah untuk menjamin keamanan serta kualitas makanan.
Bersamaan dengan itu, pemerintah turut memperkuat regulasi yang mengatur program MBG. Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Tim Koordinasi serta Peraturan Presiden (Perpres) terkait Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.
