Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Eks Dirut Perhutani Dipanggil KPK Terkait Suap Mobil Rubicon dan Uang Miliaran

M

 

Ilustrasi KPK.
Ilustrasi KPK.

Radar Pasuruan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro, pada Selasa (7/10).


Advertisement

Ia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengelolaan kawasan hutan di PT Inhutani V yang menjerat Direktur Utamanya, Dicky Yuana Rady.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (7/10).

Selain Wahyu, penyidik juga memanggil Sudirman Amran, Manager Accounting PT Paramitra Mulia Langgeng (PML), untuk dimintai keterangan dalam kasus serupa.

Advertisement

Pemanggilan Wahyu Kuncoro sejalan dengan upaya KPK menelusuri potensi aliran dana haram hingga ke induk usaha, yakni Perum Perhutani, mengingat PT Inhutani V merupakan anak perusahaannya.

“Tentu kita akan lihat juga apakah pengurusan lahan ini, kerja sama lahan ini, hanya sampai anak perusahaannya saja atau juga mengalir uangnya ke induk perusahaannya dalam hal ini Perhutani,” jelas Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (14/8).

Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu, 13 Agustus 2025. Saat itu, KPK menetapkan tiga tersangka.

Advertisement

Sebagai penerima suap, KPK menjerat Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady (DIC).

Sedangkan pihak pemberi adalah Direktur PT PML, Djunaidi (DJN), dan staf perizinan Sungai Budi (SB) Group, Aditya (ADT).

Dugaan suap tersebut terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan seluas lebih dari 55.000 hektare di Lampung antara PT Inhutani V dan PT PML.

Meski PT PML masih memiliki tunggakan kewajiban miliaran rupiah, perusahaan ini diduga berusaha melanjutkan kerja sama dengan menyuap Dicky berupa uang dan fasilitas mewah.

Dalam konstruksi perkara, KPK mengungkap Dicky menerima uang tunai Rp 100 juta pada Agustus 2024. Kemudian pada Juli 2025, dalam sebuah pertemuan di lapangan golf, Dicky meminta satu unit mobil Rubicon kepada Djunaidi.

Permintaan itu dipenuhi pada Agustus 2025 dengan pembelian mobil seharga Rp 2,3 miliar, disertai pemberian uang tunai 189.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 2,4 miliar.

Suap tersebut diberikan agar Dicky menyetujui perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) dan menandatangani Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang menguntungkan pihak swasta.

Selain itu, sebagian dana diduga dipakai untuk merekayasa laporan keuangan PT Inhutani V agar kinerjanya terlihat baik di hadapan induk usaha.

Advertisement

Artikel Terkait

Yaqut Bantah Perintahkan Korupsi Kuota Haji, Klaim Minta Bawahan Jauhi Praktik Koruptif

Yaqut Bantah Perintahkan Korupsi Kuota Haji, Klaim Minta Bawahan Jauhi Praktik Koruptif

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bantah perintahkan korupsi kuota haji di sidang Tipikor. Tim hukumnya nilai dakwaan KPK tidak cermat dan pertanyakan aliran dana USD 271.500 yang tak pernah dikonfirmasi.

Eks Bupati Ponorogo Divonis 6,5 Tahun, Pendukung Menangis Histeris: “Hakimnya Jahat”

Eks Bupati Ponorogo Divonis 6,5 Tahun, Pendukung Menangis Histeris: “Hakimnya Jahat”

Eks Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko divonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti Rp6,762 miliar dalam kasus korupsi. Pendukungnya menangis sesenggukan dan menyebut majelis hakim jahat usai putusan dibacakan.

Didakwa Rugikan Negara Rp 622 Miliar, Yaqut Bakal Lawan Dakwaan KPK di Pengadilan

Didakwa Rugikan Negara Rp 622 Miliar, Yaqut Bakal Lawan Dakwaan KPK di Pengadilan

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas menyiapkan perlawanan terhadap dakwaan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Ia didakwa merugikan negara Rp622 miliar dan memperoleh keuntungan USD271.500.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer