Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Langgar Regulasi Data! World ID dan Mitranya Disuspend Pemerintah

M

 


Advertisement

Proses verifikasi identitas seseorang mengunakan Orb pada World.
Proses verifikasi identitas seseorang mengunakan Orb pada World.
Radar Pasuruan - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutuskan tetap menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap platform World ID milik Tools For Humanity (TFH), termasuk mitra lokalnya, PT Sandina Abadi Nusantara (PT SAN).

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas pengumpulan data biometrik iris yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan hukum nasional.

"Tetap diberlakukan suspend. Sanksi ini langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari risiko pengumpulan data iris dan hasil dari pemeriksaan menyeluruh," jelas Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar di Jakarta Pusat, Jumat (20/6).

Advertisement

Menurut Alexander, masih ditemukan pelanggaran terhadap aturan perlindungan data pribadi dan kewajiban administratif sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) saat dilakukan evaluasi terhadap dokumen dan sistem TFH.

Komdigi juga menyoroti persoalan etika dalam pengumpulan data, terutama karena praktiknya menyasar kelompok rentan.

"Kelompok rentan tersebut meliputi anak-anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat dengan literasi digital rendah, serta warga di daerah terpencil atau minim informasi," ungkapnya.

Advertisement

Untuk itu, Komdigi menetapkan empat syarat utama yang harus dipenuhi TFH, yaitu:

  1. Menghentikan seluruh aktivitas pengumpulan, pemindaian, dan pemrosesan data iris, termasuk data yang telah di-hash, dari masyarakat Indonesia.

  2. Menghapus secara permanen semua iris code dan data/kode terenkripsi lainnya yang berasal dari WNI dan tersimpan di perangkat pengguna.

  3. Melakukan perbaikan total pada tata kelola data pribadi, sistem keamanan, dan prosedur operasional guna mencegah pemrosesan data anak di masa depan.

  4. Mematuhi sepenuhnya regulasi nasional sebagai syarat mutlak untuk melanjutkan operasional bisnis di Indonesia.

"Kami merekomendasikan perbaikan total pada tata kelola data pribadi, keamanan data, dan prosedur operasional TFH. Termasuk jaminan bahwa data anak tidak diproses ke depan," tegas Alexander.

Ia menambahkan, keberlanjutan aktivitas TFH di Indonesia bergantung pada keseriusan mereka dalam menaati aturan.

"Kami berkomitmen menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, adil, dan bertanggung jawab lewat pengawasan aktif," pungkasnya.

Advertisement
Editor : Moch Vikry Romadhoni

Artikel Terkait

Aturan Ojol Segera Berubah, Komdigi Siapkan Regulasi Khusus Pengantaran Barang dan Makanan

Aturan Ojol Segera Berubah, Komdigi Siapkan Regulasi Khusus Pengantaran Barang dan Makanan

Komdigi menyiapkan aturan khusus layanan pengantaran barang dan makanan oleh ojol. Regulasi ini disusun atas arahan Presiden Prabowo dan akan melibatkan platform serta pengemudi untuk menentukan formula perlindungan

Jelang HUT RI, Menkomdigi Bongkar Modus Hoaks Demo yang Ramai Berseliweran di Medsos

Jelang HUT RI, Menkomdigi Bongkar Modus Hoaks Demo yang Ramai Berseliweran di Medsos

Menkomdigi Meutya Hafid mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap maraknya hoaks aksi demonstrasi menjelang HUT ke-81 RI. Media massa diminta menyajikan informasi cepat dan akurat untuk menekan penyebaran disinformas

Isu Pelarangan Liputan Demo Dibantah, Meutya Tegaskan Tak Pernah Larang Media Liput Aksi Demo

Isu Pelarangan Liputan Demo Dibantah, Meutya Tegaskan Tak Pernah Larang Media Liput Aksi Demo

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak pernah melarang media massa meliput aksi demonstrasi. Menurutnya, kebebasan pers tetap dijamin sesuai Undang-Undang Pers dan diperlukan untuk menangkal hoaks.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer