
Imbasnya, sejumlah PKBM kini enggan mencairkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun ini.
Padahal, anggaran BOSP tersebut telah ditransfer ke rekening masing-masing PKBM.
Namun, kekhawatiran terseret masalah hukum membuat banyak pengelola memilih untuk menahan pencairan dana tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Pasuruan, Tri Agus Budiharto, membenarkan adanya kekhawatiran dari sejumlah PKBM.
Ia menyebutkan bahwa memang ada beberapa PKBM yang menyampaikan keengganan mereka untuk mencairkan anggaran, meski dana sudah tersedia di rekening.
“Ada lima PKBM yang menyampaikan tidak mencairkan anggaran karena khawatir,” ungkap Tri Agus.
Ia tidak merinci jumlah dana yang ditahan, karena besarnya anggaran tergantung pada jumlah peserta wajib belajar di masing-masing lembaga.
Menurut Tri Agus, ketakutan para pengelola PKBM untuk mencairkan BOSP baru terjadi pada tahun ini.
“Kekhawatiran pengurus PKBM baru terjadi tahun ini, karena ada kasus hukum,” bebernya.
Kasus dugaan penyelewengan dana hibah yang melibatkan sejumlah pihak memang menciptakan ketakutan massal di kalangan pengelola PKBM.
Meski demikian, ia optimistis kondisi ini akan membaik pada tahun anggaran 2024.
Tri Agus menyayangkan kondisi tersebut. Ia tetap menyarankan agar dana BOSP tetap diserap oleh masing-masing PKBM.
“Kami sarankan tetap diserap. Kalau memang tidak mau menggunakan anggaran, bisa dimulai tahun depan karena sekarang sudah diplot ke rekening,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa meskipun PKBM diperbolehkan tidak memanfaatkan anggaran dan memilih menarik biaya dari peserta didik, hal itu dianggap merugikan.
“Tapi eman-eman, karena sudah jadi program pemerintah dan disediakan anggaran. Kalau sampai tidak terserap akan kembali ke kas negara,” tegas Tri Agus.
Tri Agus juga memastikan bahwa seluruh anggaran BOSP tahun ini murni berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tanpa tambahan dari APBD Kabupaten Pasuruan.
