Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dukung Kepentingan Rakyat, Gubernur Aceh Hapus Barcode BBM di Semua SPBU

M

 

Muzakir Manaf alias Mualem saat dilantik menjadi Gubernur Aceh.
Muzakir Manaf alias Mualem saat dilantik menjadi Gubernur Aceh.

Radar Pasuruan - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, secara resmi menghapus sistem barcode dalam pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina di seluruh Aceh.


Advertisement

Keputusan ini diumumkan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2).

“Mulai hari ini, semua SPBU di Aceh tidak lagi menggunakan sistem barcode. Siapa pun yang ingin mengisi BBM, silakan, tidak ada masalah lagi,” tegas Mualem, seperti dikutip dari Harian Rakyat Aceh, Jumat (14/2) dilansir dari Jawa Pos.

Mualem menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan barcode ini dilakukan karena sistem tersebut selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

Advertisement

Bahkan, ia mengungkapkan adanya kejadian di mana masyarakat sampai memiliki niat untuk membakar SPBU akibat kebijakan ini.

Menurutnya, sistem barcode yang digunakan untuk pembelian solar dan pertalite di Aceh tidak memberikan manfaat yang berarti.

“Saya pikir-pikir dan saya lihat di lapangan, tidak ada maknanya sama sekali. Program barcode dengan stiker ini tidak memiliki arti yang jelas,” ujar mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.

Advertisement

“Oleh karena itu, saya ambil keputusan hari ini untuk menghapus semua barcode di SPBU di Aceh,” lanjutnya.

Keputusan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) asal Kabupaten Bireuen, Rusyidi Mukhtar alias Ceulangiek.

Rusyidi menilai langkah Mualem dalam menghapus sistem barcode BBM di Aceh merupakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Kami sangat mendukung keputusan Mualem menghapus barcode di SPBU, karena kebijakan ini memang tidak menguntungkan rakyat,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRA tersebut.

Menurutnya, penggunaan barcode tidak memberikan keuntungan bagi pendapatan daerah, justru malah menyulitkan masyarakat saat ingin membeli BBM.

Selain itu, ia menyoroti bahwa kebijakan ini hanya diterapkan di Aceh, sementara di daerah lain tidak ada aturan serupa.

“Keputusan Mualem sangat tepat. Semoga bisa segera terealisasi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyebut bahwa program pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code di Aceh telah mencapai 100 persen. Aceh bahkan disebut sebagai daerah pertama yang menerapkan kebijakan tersebut secara penuh.

Advertisement
Editor : Moch Vikry Romadhoni

Artikel Terkait

Program E20 Ditargetkan Jalan Januari 2028, ESDM Andalkan Tebu hingga Tongkol Jagung

Program E20 Ditargetkan Jalan Januari 2028, ESDM Andalkan Tebu hingga Tongkol Jagung

Kementerian ESDM menargetkan implementasi BBM campuran etanol 20 persen (E20) mulai Januari 2028. Pemerintah juga mendorong swasta membangun pabrik bioetanol guna memenuhi kebutuhan bahan baku.

Harga Minyak Dunia Anjlok, Menkeu Sebut Pertamax Berpotensi Turun Perlahan

Harga Minyak Dunia Anjlok, Menkeu Sebut Pertamax Berpotensi Turun Perlahan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis harga Pertamax akan turun secara bertahap seiring melemahnya harga minyak dunia. Penurunan tersebut diharapkan turut membantu meredam laju inflasi dalam beberapa bulan ke

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer