Mahfud MD: Memberi Maaf kepada Koruptor Berisiko, Harus Transparan dan Akuntabel

Radar Pasuru - Pakar hukum tata negara Mohammad Mahfud MD angkat bicara terkait wacana pemerintah untuk memberikan maaf kepada koruptor.
Meski menganggap langkah tersebut sebagai niat baik, Mahfud menilai keputusan itu berisiko tinggi, terutama jika tidak didasari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang jelas.
“Menurut saya, itu berisiko ya, apalagi kalau memaafkan korupsi dilakukan diam-diam,” ujar Mahfud kepada media di Jakarta, Jumat (20/12).
Mahfud menjelaskan, pemerintah perlu memastikan setiap langkahnya mematuhi asas akuntabilitas dan transparansi.
Ia menekankan pentingnya kejelasan mengenai siapa saja, apa saja, dan jumlah kasus korupsi yang akan mendapatkan maaf.
Selain itu, aturan yang dibuat harus selaras dengan undang-undang yang berlaku.
“Kalau bertentangan dengan undang-undang, ya gampang dibuat undang-undang baru. Tapi transparansi dan akuntabilitasnya tidak bisa dijamin, dan belum tentu juga semua orang mau mengakui korupsinya,” tambah Mahfud.
Menurutnya, secara politis dan psikologis, wacana ini mencerminkan niat baik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah korupsi yang semakin membebani pemerintah.
Mahfud menyebut bahwa pemerintah tampaknya frustrasi dengan semakin besarnya kasus korupsi yang belum terselesaikan.
“Oleh sebab itu, saya kira kita perlu menghargai niat baik Pak Prabowo. Tapi perlu dilihat nanti, katanya beliau akan membuat langkah konkret dalam enam bulan ke depan,” pungkas Mahfud.
Sebelumnya, wacana pemberian maaf kepada koruptor ini menuai berbagai tanggapan, termasuk dari Indonesia Corruption Watch (ICW), yang meminta pemerintah untuk lebih fokus mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset daripada memberi ruang maaf bagi koruptor.



