Ini yang Perlu Dilakukan untuk Mengurangi Tingginya Angka Pengangguran di Kota Pasuruan

Anggota DPRD Kota Pasuruan Imam Joko mengatakan, pengangguran masih menjadi masalah komplesk.

Secara persentase memang kecil. Hanya 5,1 persen. Namun, jika dilihat dari angka cukup tinggi.

Pada 2023, ada 7.020 warga yang mengganggur. Naik 400 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2022, hanya 6.620 masyarakat Kota Pasuruan yang menganggur.

Menurutnya, demi menyelesaikan masalah pengangguran, dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak.

Tidak hanya Dinas Tenaga Kerja. Dan ini membutuhkan keseriusan dari Pemkot. Ia melihat pelatihan dan investasi di Kota Pasuruan, masih belum memiliki dampak.

Investasi yang tumbuh hanyalah investasi dengan nilai kecil hingga sedang. Seperti, jasa pergudangan, perumahan, hingga perdagangan, sehingga tidak membutuhkan banyak serapan tenaga kerja.

“Investasi yang ada selama ini hanya menyerap tenaga kerja sedikit. Jadi, serapan masyarakat yang menganggur tidak maksimal," katanya.

Untuk bisa meningkatkan investasi besar masuk Kota Pasuruan, perlu dukungan segala sektor. Seperti infrastruktur jalan, akses menuju kawasan strategis, hingga potensi bisnis yang menjanjikan.

Menurutnya, adanya pelatihan-pelatihan sebenarnya sudah baik. Hanya saja, serapannya terbatas. Satu pelatihan hanya untuk 30 sampai 40 orang.

Sementara dalam satu tahun jumlah pelatihan tidak lebih dari 10 kali. Tidak sebanding dengan angka pengangguran.

Sementara, angkatan kerja setiap tahun pasti meningkat. Karena itu, ia berharap Pemkot bisa memberikan perhatian dengan menambah anggaran untuk pos kemiskinan.

Bukan hanya fokus terhadap proyek-proyek bersa, seperti infrastruktur.

Peran UMKM juga harus ditingkatkan. Sebab, penopang perekonomian paling tinggi berasal dari sektor ini.

Agar peran UMKM lebih meningkat, menurutnya, produk UMKM harus naik level. Misalnya, diperbaiki dari segi pemasaran hingga produknya.

“Bisa dengan memberikan pelatihan bagi UMKM, sehingga semakin banyak masyarakat yang butuh bekerja bisa menjadi pelaku UMKM,” jelas Imam.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pasuruan Mahbub Effendi mengakui pelatihan yang digelar Pemkot, memang sedikit jika dibandingkan warga yang belum bekerja.

Namun, pihaknya berupaya memaksimalkan anggarannya. Serta, tidak lepas tangan bagi mereka yang mengikuti pelatihan.

Menurutnya, ada survei ke domisili bersangkutan agar hasil pelatihan ini bisa maksimal. Rata-rata 60 persen bisa mengaplikasikan hasil pelatihan dengan membuka usaha.

Sisanya mengaku kebingungan untuk bisa bekerja dalam bidang apa.

“Kami juga memiliki program magang bagi masyarakat yang belum bekerja di perusahaan selama tiga bulan. Magang di perusahan yang ada di Kota (Pasuruan)," ujar Mahbub. (riz/rud)