BANGIL, Radar Bromo - Kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Komisi I DPRD mengundang Bawaslu untuk membahas rendahnya serapan anggaran pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, menyatakan kekhawatirannya mengenai lambatnya penggunaan anggaran untuk pengawasan pilkada.
"Kami ingin memastikan bahwa dana yang telah dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pengawasan pilkada," ujar Rudi.
Ia mencatat bahwa hibah untuk pengawasan cukup besar, mencapai Rp 19 miliar, dengan sebagian dana dialokasikan untuk honorarium pengawas di tingkat TPS.
Namun, beberapa komponen seperti advokasi, pendampingan, musyawarah penyelesaian sengketa, penindakan pelanggaran administrasi, dan fasilitasi penertiban APK belum ada serapan anggaran sama sekali, yaitu 0 persen.
"Dari Rp7,5 milar anggaran yang diplot untuk honorarium, sampai sekarang baru terserap 38 persen," kata Rudi.
Ia berharap, agar Bawaslu bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Sebab, pengawasan pilkada yang efektif, sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengan demokratis dan transparan.
"Kami akan terus mengawasi penggunaan anggaran pengawasan pilkada ini," tandas Rudi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto, menjelaskan serapan anggaran saat ini, memang terlihat kecil.
Karena sebagian besar anggaran dialokasikan, untuk honorarium petugas ad hoc. Terutama Pengawas TPS (PTPS) yang saat ini sedang dalam proses rekrutmen.
"Setelah PTPS dilantik, akan banyak kegiatan yang dilakukan. Tentu saja, hal ini akan membuat serapan anggaran meningkat secara signifikan," jelas Oen-sapaan Arie Yoenianto.
Oen tidak merinci secara detail, besaran serapan anggaran dari total Rp 19 miliar yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Namun, ia menegaskan selain untuk honorarium petugas ad hoc, anggaran juga digunakan untuk kegiatan sosialisasi, penguatan kapasitas pengawas dan kegiatan lainnya.
"Ada kemungkinan anggaran untuk fasilitasi penertiban alat peraga kampanye (APK) tidak terserap seluruhnya," ujarnya.
Hal ini dikarenakan, penertiban APK sebenarnya merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bawaslu hanya meminta KPU untuk berkoordinasi dengan Satpol PP dalam penertiban APK.
Namun, jika Satpol PP membutuhkan sumber daya manusia (SDM) dari Bawaslu, seperti panwascam atau pengawas desa/kelurahan, maka anggaran tersebut akan terserap.
"Termasuk advokasi dan musyawarah penyelesaian sengketa itu, serapannya memang di akhir tahapan. Kalau tidak ada sengketa hasil pilkada, ya tentu saja tidak terpakai," sampainya. (tom/one)