Radar Bromo - Forum Komunikasi Rakyat Pati memilih jalur audiensi untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPR. Alih-alih menggelar aksi di jalan, perwakilan masyarakat Pati justru meminta legislator datang langsung ke daerah untuk melihat kondisi masyarakat secara nyata.
Audiensi tersebut berlangsung pada Senin (24/8) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade.
Persoalan sosial masyarakat Pati menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut. Perwakilan warga menilai berbagai informasi mengenai Pati yang beredar di media sosial tidak selalu menggambarkan keadaan sebenarnya.
Menurut mereka, kondisi tersebut kemudian memunculkan persepsi negatif terhadap Pati dan berimbas kepada masyarakat, termasuk sektor ekonomi dan investasi.
Agung, salah seorang nelayan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati, mengatakan dampak tersebut turut dirasakan oleh para nelayan.
”Kami nelayan di Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya, investor-investor yang akan masuk (ke Pati), semuanya ketakutan akan (kondisi) Kabupaten Pati,” kata Agung.
Karena itu, Agung meminta DPR tidak hanya menerima aspirasi dari Jakarta, tetapi juga melihat langsung kondisi masyarakat di Pati.
”Mohon dari bapak semuanya perwakilan kami (di DPR), minta turun ke lapangan, turun ke Pati, lihat ini Pati. Keadaan Pati yang sebetulnya, cinta damai, ramah, ingin kami kondusif semuanya,” kata dia.
Agung juga menilai Pati sebagai salah satu daerah penghasil ikan di Jawa Tengah membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat dan DPR. Menurutnya, terdapat pihak-pihak yang mengatasnamakan Pati, tetapi justru dinilai tidak benar-benar menginginkan kondisi daerah tetap kondusif.
”Mohon sekali lagi, ini dari kami kelompok nelayan, minta perhatian jenengan semua, Pemerintah Republik Indonesia. Karena Kabupaten Pati merupakan lumbung perikanan Indonesia. Salah satu basis penyumbang program pemerintah dalam gizi,” ujarnya.
Selain meminta perhatian terhadap sektor perikanan dan kondisi ekonomi daerah, masyarakat Pati juga mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap berbagai dugaan pelanggaran aturan.
Mereka turut mengusulkan penguatan regulasi mengenai konten kreator dan informasi digital. Perwakilan warga juga mendorong agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Cucun memastikan seluruh masukan masyarakat Pati telah diterima dan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan komisi-komisi terkait.
Salah satunya adalah Komisi III DPR yang memiliki mitra kerja aparat keamanan dari Polri.
"Masyarakat Pati menginginkan tadi aspirasinya adalah bagaimana bisa ekonominya maju, ramah terhadap para investor, dan nyaman mereka bisa berusaha di wilayah Pati. Itu usulannya seperti itu,” ucap Cucun.
Cucun menilai aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut merupakan masukan yang baik, terlebih Pati dikenal sebagai salah satu wilayah penopang sektor perikanan di Jawa Tengah.
Ia juga membuka kemungkinan DPR memenuhi permintaan warga untuk datang langsung ke Pati dan melihat kondisi di lapangan.
”Semua kan didengar aspirasinya,” ujar Cucun.
Menurut Cucun, audiensi menjadi salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi kepada lembaga negara tanpa harus turun ke jalan.
”Audiensinya juga ya kami akan terima. Siapa pun yang mau audiensi akan kami terima seperti mereka di sini,” lanjutnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni