Radar Pasuruan - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan dioptimalkan. Langkah tersebut dilakukan seiring alokasi anggaran sekitar Rp240 triliun dalam RAPBN 2027.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan optimalisasi program akan dibarengi dengan efisiensi anggaran, penataan pelaksanaan, serta pemanfaatan data yang telah terhubung lintas kementerian dan lembaga.
"Ya, kita optimalkan. Jadi yang sekarang jalan kita pastikan itu kemudian tertib, ya sesuai tertib," kata Sudaryono kepada wartawan, Rabu (19/8).
Menurut Sudaryono, BGN saat ini telah menghubungkan data penerima manfaat dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Integrasi tersebut mencakup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dapodik, Kementerian Agama, BKKBN, hingga Kementerian Kesehatan.
"Kan kita semua data sudah connect semua antara Dikdasmen, Dapodik, kemudian Kementerian Agama, kemudian juga di BKKBN, Kementerian Kesehatan, kita sudah connect semua," ujarnya.
Selain memastikan pelaksanaan MBG yang telah berjalan tetap tertib, BGN akan memberikan perhatian lebih terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Saat ini terdapat sekitar 1.700 dapur yang telah dibangun dan teridentifikasi untuk mendukung pelaksanaan MBG di wilayah tersebut. BGN juga berencana menambah dapur baru secara bertahap sesuai tahapan yang telah ditentukan.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian wilayah Pulau Nias, Sumatera Utara.
"Bahkan kami sebetulnya sudah keinginan kemarin dari minggu lalu tuh pengen segera dibuka, ada yang kami identifikasi 284 yang siap di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, ada sebagian kecil di Pulau Nias di Sumatera Utara yang kita mau buka," tutur Sudaryono.
Meski demikian, pembukaan dapur MBG di wilayah tersebut masih menunggu aturan internal BGN. Regulasi itu diperlukan sebagai dasar operasional agar pelaksanaan program di wilayah 3T dapat berjalan sesuai ketentuan sejak dimulai.
"Tapi ini saya harus keluarkan peraturan Badan Gizi Nasional, saya harus keluarkan aturan-aturan sehingga pada saat kita kick off itu secara regulasi sudah bisa beres gitu," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan besaran anggaran program MBG dalam RAPBN 2027. Dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor DJP, Jumat (14/8), anggaran MBG disebut berada di kisaran Rp240 triliun.
Angka tersebut setara sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan yang dirancang pemerintah dalam RAPBN 2027, yakni sebesar Rp820,9 triliun.
Editor : Moch Vikry Romadhoni