Upacara HUT RI Digelar di Wilayah Terdampak Gempa NTT, Menko PMK Pastikan Percepat Pemulihan

Moch Vikry Romadhoni • Dipublikasikan Senin, 17 Agustus 2026 | 16:54 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8). (Istimewa)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8). (Istimewa)

Radar Pasuruan - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8). Upacara digelar di tengah kondisi wilayah yang masih terdampak bencana gempa bumi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pemerintah pusat telah berada di NTT sejak hari pertama setelah gempa mengguncang wilayah Flores.

Kehadiran pemerintah pusat, menurut Pratikno, merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen untuk mendampingi masyarakat yang terdampak bencana serta mempercepat proses pemulihan.

"Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan," kata Pratikno usai mengikuti upacara di Ruteng, Senin (17/8).

Penanganan kondisi darurat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah di sejumlah wilayah terdampak. Pembagian tugas dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk penyaluran bantuan logistik ke Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai.

Bantuan juga diarahkan ke wilayah yang masih mengalami keterisolasian, seperti Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.

Koordinasi antara pemerintah pusat, Satuan Tugas (Satgas) DPR RI, serta kementerian dan lembaga terkait terus diperkuat. Koordinasi dilakukan secara langsung maupun melalui konferensi video untuk memastikan proses tanggap darurat berjalan efektif.

Baca Juga: Gempa M 7,7 Hantam NTT sebabkan 253 Sekolah Terdampak, 3 Murid dan 1 Guru Tewas

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi penanganan bencana sekaligus mengerahkan sumber daya, logistik, dan armada untuk menjangkau wilayah terdampak.

Posko Nasional yang berada di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjadi salah satu pusat penerimaan dan distribusi bantuan.

Salah satu bantuan yang disiapkan berupa 50.000 paket sembako dari Presiden RI. Bantuan tersebut kemudian disalurkan melalui dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.

Posko Labuan Bajo menangani distribusi bantuan untuk wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara Posko Maumere melayani kebutuhan di Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Untuk menjangkau daerah yang sulit diakses, BNPB mengoptimalkan transportasi melalui jalur darat, laut, dan udara. Enam pesawat disiagakan di Labuan Bajo dan lima pesawat di Maumere.

Sejumlah helikopter juga disiapkan untuk mendukung kebutuhan evakuasi medis dalam kondisi darurat.

Pada jalur darat, truk berkapasitas besar dikerahkan untuk membawa bantuan dari titik distribusi utama. Sementara melalui jalur laut, pemerintah mengoptimalkan kapal Pelni dan kapal feri untuk menjangkau wilayah kepulauan, termasuk Pulau Palue.

Berdasarkan pembaruan data dampak bencana, Suharyanto menyebut jumlah korban meninggal dunia hingga Senin mencapai 54 orang. Sementara pendataan korban luka masih terus diperbarui seiring proses asesmen di lapangan.

Suharyanto meminta pemerintah daerah melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan berjenjang dengan pendekatan by name by address.

Menurutnya, pendataan tidak harus menunggu seluruh wilayah selesai diperiksa. Data yang telah dinyatakan valid dapat langsung digunakan sebagai dasar untuk memulai proses perbaikan.

"Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi,” ujar Suharyanto.

Ia menegaskan, setiap data kerusakan yang telah dinyatakan valid dapat langsung menjadi dasar untuk memulai proses perbaikan.

“Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat," pungkasnya.

Editor : Moch Vikry Romadhoni
HUT ke-81 RI Gempa NTT Suharyanto Pratikno bnpb