Radar Pasuruan - Presiden Prabowo Subianto menargetkan lebih dari 750 badan usaha milik negara (BUMN) ditutup hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah melakukan restrukturisasi sekaligus menekan biaya operasional perusahaan negara.
Prabowo menyampaikan target tersebut dalam Sidang Tahunan DPR/MPR di Jakarta, Jumat (14/8).
Ia mengatakan, pemerintah akan mempertahankan BUMN yang dinilai produktif dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026 kita target hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, jumlah BUMN beserta anak perusahaannya saat ini mencapai 1.074 entitas.
Dari jumlah tersebut, pemerintah akan melakukan perampingan dengan mempertahankan perusahaan yang dinilai memiliki kinerja produktif serta memberikan manfaat bagi rakyat.
Langkah tersebut juga disebut memberikan dampak terhadap efisiensi biaya operasional. Prabowo menyebut pemerintah telah menghemat sekitar Rp50 triliun dari perampingan jumlah BUMN.
Penghematan itu berasal dari sejumlah komponen biaya operasional, termasuk pengeluaran untuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, hingga perjalanan dinas.
“Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun,” ucapnya.
Prabowo mengatakan efisiensi tersebut dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke sejumlah kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan dana hasil penghematan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, melakukan renovasi sekolah, hingga menyediakan rumah bagi masyarakat.
“Kita bisa bayangkan Rp50 triliun berapa puskesmas yang diperbaiki, berapa sekolah bisa renovasi berapa rumah untuk rakyat kita bisa berikan,” ucapnya.
Dengan demikian, pemerintah menempatkan restrukturisasi BUMN tidak hanya sebagai upaya mengurangi jumlah perusahaan negara, tetapi juga sebagai bagian dari strategi efisiensi dan pengalihan sumber daya untuk program yang dinilai memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat.
Editor : Moch Vikry Romadhoni