Radar Pasuruan - Jumlah pengangguran berlatar belakang pendidikan tinggi di Indonesia masih menjadi perhatian. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri atau skill mismatch menjadi salah satu faktor utama tingginya pengangguran terdidik.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, persoalan tersebut terlihat dari masih adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
“Fenomena pengangguran lulusan perguruan tinggi disebabkan adanya mismatch antara kompetensi jabatan dengan keterampilan yang dimiliki, hingga rendahnya literasi digital dan soft skills,“ kata Anwar Sanusi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran dengan latar belakang pendidikan Diploma IV, S1, S2, hingga S3 mencapai 1.033.182 orang per Mei 2026.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 14,31 persen dari total 7,22 juta pengangguran di Indonesia.
Anwar menjelaskan, persoalan pengangguran terdidik tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian kompetensi. Pertumbuhan lapangan kerja formal yang belum mampu mengimbangi jumlah lulusan baru juga menjadi faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.
“Pertumbuhan lapangan kerja formal belum sebanding dengan jumlah lulusan baru, ditambah preferensi lulusan yang cenderung menunggu pekerjaan formal tertentu,” ujar dia.
Di sisi lain, perkembangan teknologi dan transformasi industri berlangsung semakin cepat. Namun, perubahan tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti oleh sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
Baca Juga: KPK Usut Aliran Suap K3 Kemnaker, Nama Ida Fauziyah Ikut Disebut
Akibatnya, sebagian lulusan perguruan tinggi belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.
Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono menambahkan, rendahnya penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi keterbatasan pengalaman kerja, penguasaan soft skills, hingga kepemilikan sertifikasi kompetensi.
“Sektor yang paling merasakan tantangan ini adalah sektor industri padat teknologi. Di beberapa kawasan industri, seperti di Batam misalnya, investasi yang masuk membutuhkan kualifikasi yang sangat spesifik,” kata Faried.
Kebutuhan industri yang semakin spesifik tersebut membuat perusahaan tidak selalu dapat menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri di tengah masuknya investasi ke berbagai sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu.
Untuk mengatasi persoalan skill mismatch, Kemnaker menyebut sejumlah langkah terus dilakukan. Salah satunya dengan menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kompetensi yang dibutuhkan industri.
Keterlibatan dunia industri dalam proses pembelajaran juga diperkuat. Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga pendidik menjadi bagian dari upaya agar proses pendidikan lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja.
“Selanjutnya, perluasan praktik kerja dan pengalaman industri bagi siswa, serta evaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan kebutuhan tenaga kerja, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkecil jarak antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan perusahaan. Dengan begitu, lulusan perguruan tinggi tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan yang lebih relevan dengan perkembangan dunia kerja.
Baca Juga: Indonesia Punya 140 Juta Motor, Rosan Bongkar Peluang Besar Motor Listrik hingga Rp 3.036 Triliun
Editor : Moch Vikry Romadhoni