Radar Pasuruan - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kebijakan belanja daerah diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Fokus tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, hingga pelayanan publik.
"Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memperkuat program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya, Senin (10/8).
Dalam APBD-P 2026, total belanja daerah Jawa Timur meningkat menjadi Rp 29,86 triliun. Angka tersebut bertambah Rp 2,64 triliun dibandingkan APBD murni.
Peningkatan anggaran tersebut salah satunya ditopang pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3,38 triliun. Dana tersebut telah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk sektor infrastruktur, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran melalui urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 2,10 triliun.
Anggaran tersebut akan diarahkan untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi, memperbaiki berbagai fasilitas publik, serta melakukan normalisasi sungai.
Baca Juga: Bediding di Pasuruan Mulai Mereda, Suhu Tretes Naik tapi Masih Masuk Tiga Terdingin di Jatim
Secara keseluruhan, belanja fungsi infrastruktur mencapai Rp 8,27 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 32,90 persen dari total belanja APBD di luar belanja transfer.
Sektor pendidikan menjadi salah satu penerima anggaran terbesar dalam APBD-P 2026. Pemprov Jatim mengalokasikan Rp 9,53 triliun atau sekitar 31,93 persen dari total belanja daerah.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk menambah program beasiswa bagi 50 ribu siswa dari keluarga kurang mampu.
Selain beasiswa, dana pendidikan juga diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah sehingga kualitas layanan pendidikan di Jawa Timur dapat terus diperkuat.
Sementara untuk sektor kesehatan, Pemprov Jatim menyiapkan anggaran Rp 6,18 triliun atau 24,29 persen dari total belanja.
Dana tersebut digunakan untuk memperkuat pelayanan kesehatan, termasuk menambah layanan kesehatan bergerak serta meningkatkan fasilitas kesehatan.
Dari sisi pendapatan, Pemprov Jatim menargetkan pendapatan daerah dalam APBD-P 2026 mencapai Rp 26,49 triliun. Target tersebut meningkat Rp 183,77 miliar dibandingkan sebelumnya.
Kenaikan pendapatan terutama ditopang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumbernya berasal dari retribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Selain itu, pendapatan juga didukung insentif pemerintah pusat yang diberikan atas keberhasilan Jawa Timur menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
Meski belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan, APBD-P 2026 mencatat defisit sebesar Rp 3,37 triliun. Pemprov Jatim memastikan kebutuhan pembiayaan tersebut akan ditutup menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2025.
Di sisi lain, terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 9,17 miliar yang dialokasikan untuk membayar cicilan pokok utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT SMI.
Baca Juga: Harta Capai Rp 100 Miliar, Destry Damayanti Jadi Calon Tunggal Gubernur BI
Editor : Moch Vikry Romadhoni