Radar Pasuruan - Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia belum otomatis menunjukkan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Meski indikator ekonomi tersebut mengalami perbaikan, kondisi kehidupan masyarakat dinilai masih menghadapi sejumlah persoalan.
Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) Muhammad Anwar mengatakan, penurunan angka kemiskinan menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 dan jumlah pengangguran menjadi 7,22 juta orang memang patut diapresiasi.
Namun, ia menilai kualitas pekerjaan yang tersedia masih menjadi persoalan. Sebagian besar lapangan kerja yang tercipta masih berasal dari sektor informal dengan upah rendah, minim jaminan sosial, atau bergantung pada ekonomi platform yang perlindungannya terbatas.
Karena itu, menurut Anwar, turunnya angka pengangguran belum tentu sejalan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.
“Banyak masyarakat yang secara statistik bekerja, tetapi masih tergolong sebagai working poor atau pekerja miskin yang pendapatannya belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak,” ujar Anwar kepada JawaPos.com, Sabtu (8/8).
Anwar juga mengingatkan bahwa rendahnya angka kemiskinan belum sepenuhnya menunjukkan daya beli masyarakat yang sudah kuat dan berkelanjutan.
Sebagian rumah tangga masih berada dalam kondisi rentan dan dapat kembali jatuh miskin ketika menghadapi guncangan ekonomi. Kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, hingga persoalan kesehatan dapat menjadi pemicu.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengarahkan kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya pada pemberian bantuan sosial. Penciptaan pekerjaan produktif dan peningkatan kemampuan masyarakat juga harus menjadi bagian utama dari strategi tersebut.
“Kebijakan pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga harus memperkuat penciptaan pekerjaan produktif, peningkatan keterampilan, serta perlindungan sosial yang komprehensif,” ujarnya.
Selain kemiskinan, Anwar menyoroti persoalan ketimpangan yang masih dapat muncul apabila pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok atau sektor tertentu.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan manfaat lebih merata, baik antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah.
Pertumbuhan yang terlalu terkonsentrasi pada sektor padat modal atau wilayah tertentu dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan dan menjadi persoalan baru bagi perekonomian nasional.
“Pemerintah perlu menggeser fokus dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju memastikan bahwa setiap persen pertumbuhan menghasilkan pekerjaan layak, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat perlindungan bagi pekerja, serta memperbesar mobilitas ekonomi masyarakat miskin menuju kelas menengah,” ucapnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni