Radar Pasuruan - Guru Besar Ilmu Gizi IPB University Hardinsyah menawarkan pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai salah satu cara menjaga kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan biaya yang lebih efisien. Menurutnya, bahan baku makanan bergizi untuk anak sekolah dapat ditekan hingga sekitar Rp7.000 per porsi jika komposisinya diatur dengan baik.
Hardinsyah menjelaskan, makanan bergizi tidak selalu harus menggunakan bahan pangan dengan harga mahal. Salah satu contoh menu dapat terdiri dari nasi, telur, sayuran, buah, serta sumber protein nabati seperti tahu atau tempe.
“Kalau anak-anak itu 75 gram beras. Kalau harga beras Rp 15.000/kg, 100 gram cuma Rp 1.500. Kemudian kalau pakai telur, katakan Rp 2.000 satu butir,” ungkap Hardinsyah, dalam keterangannya, Jumat (7/8).
Dengan perhitungan tersebut, biaya beras dan telur berada di kisaran Rp3.500. Setelah ditambahkan sayuran serta sumber protein nabati, kebutuhan bahan pangan tetap dapat dijaga dalam kisaran yang relatif terjangkau.
“Rp 1.500 ditambah Rp 2.000 itu Rp 3.500. Sayur Rp 500 jadi Rp 4.000, kemudian buah. Tapi telurnya tidak cukup, perlu tambah tahu atau tempe untuk protein nabatinya,” papar Hardinsyah.
Hardinsyah memperkirakan satu potong tempe dengan berat sekitar 40–50 gram membutuhkan biaya sekitar Rp1.500. Jika ditambah buah, total kebutuhan bahan baku makanan dapat mencapai sekitar Rp7.000 per porsi.
Meski demikian, Hardinsyah mengingatkan angka Rp7.000 tersebut baru merupakan perkiraan biaya bahan pangan. Pelaksanaan MBG masih membutuhkan komponen biaya lain, seperti bumbu, minyak, tenaga kerja, peralatan dapur, pengelolaan tempat, hingga distribusi makanan.
“Biaya yang mahal itu biasanya peralatan dan operasional tempatnya,” terang Hardinsyah.
Baca Juga: Tak Penuhi Standar Higiene, 950 Dapur MBG Masuk Daftar Evaluasi BGN
Karena itu, efisiensi anggaran MBG menurutnya tidak cukup hanya dengan menghitung harga bahan makanan. Tata kelola dapur dan sistem distribusi juga perlu diperhatikan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal.
Hardinsyah menilai penggunaan bahan pangan lokal dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya MBG. Setiap daerah memiliki sumber protein, sayuran, dan buah yang bisa dimanfaatkan sesuai potensi wilayah masing-masing.
Pemanfaatan produk lokal juga dinilai dapat memperpendek rantai pasok sehingga biaya distribusi bisa ditekan sekaligus menjaga kesegaran bahan makanan. Di sisi lain, langkah tersebut berpotensi membuka pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Hardinsyah, efisiensi tersebut perlu dibarengi dengan pembenahan tata kelola BGN dan skema insentif SPPG agar keberlangsungan program tetap terjaga.
“Efisiensi anggaran harus ditempatkan sebagai upaya memperbaiki sistem tanpa mengurangi porsi, keamanan pangan, dan kualitas gizi yang diterima anak,” ujar Hardinsyah.
Sementara itu, BGN tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran program MBG 2026 dari alokasi sebelumnya sebesar Rp268 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan bersamaan dengan pembenahan data penerima manfaat, tata kelola program, dan skema insentif bagi SPPG.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan perhitungan masih berlangsung sehingga angka final belum dapat disampaikan.
“Kalau angka sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi yang jelas sudah tidak Rp 268 triliun, sudah jauh berkurang,” kata Agustina beberapa waktu lalu.
Salah satu komponen yang ikut dievaluasi adalah insentif SPPG sebesar Rp6 juta per hari. Menurut Agustina, pemberian dengan nominal yang sama belum mempertimbangkan perbedaan kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, dan beban operasional setiap SPPG.
“Ada yang cakupannya lebih besar, kok disamaratakan Rp6 juta? Kan enggak fair. Nah, itu skema-skema yang akan kami perbaiki,” ujar Agustina.
Baca Juga: Perumahan di Kota Pasuruan yang Diserahkan ke Pemkot Tak Bertambah
Editor : Moch Vikry Romadhoni