Radar Pasuruan - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melontarkan candaan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono saat Rapat Koordinasi Terbatas Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (6/8).
Candaan itu berkaitan dengan perubahan fisik Sudaryono yang dinilai semakin langsing sejak menjabat sebagai Kepala BGN.
Di hadapan awak media, Zulhas menyinggung berat badan Sudaryono yang disebut mengalami penurunan dalam waktu singkat.
"Nih Mas Dar udah turun berapa kilo nih? Ya ini baru belum sebulan udah turun berapa kilo sih, kok langsing sekali?" ujar Zulhas.
Candaan tersebut langsung disambut gelak tawa para peserta rapat dan awak media yang hadir. Meski bernada santai, Zulhas kemudian memberikan apresiasi atas kinerja Sudaryono dalam memimpin Badan Gizi Nasional.
"Ini kerjanya luar biasa, anak muda tapi mudah-mudahanlah ya sebulan dua bulan apa namanya BGN bisa ditangani dengan baik," ungkapnya.
Sudaryono resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 22 Juli 2026 menggantikan Nanik S Deyang. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026.
Baca Juga: BGN Ancam Tutup Permanen Dapur MBG yang Tak Kantongi Sertifikat Sanitasi
Kurang dari satu bulan menjabat, Sudaryono langsung melakukan pembenahan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah awal difokuskan pada penertiban internal, evaluasi operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga percepatan pelaksanaan program di daerah dengan angka stunting tinggi.
Berdasarkan data BGN per 27 Juli 2026, sebanyak 261 pegawai diberhentikan karena pelanggaran disiplin. Jumlah tersebut terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
"Pegawai non-ASN ini diberhentikan satu salah satu dan paling besar adalah karena adanya diduga adanya pelanggaran tidak disiplin dan lain-lain," ujar Sudaryono saat konferensi pers, Senin (27/7).
Selain itu, BGN juga memproses sembilan ASN dan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Sementara 39 ASN dan PPPK lainnya dijatuhi sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, hingga sanksi administratif.
Pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari judi online, pelanggaran disiplin, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran.
Pembenahan tidak hanya menyasar internal organisasi. Sudaryono juga menghentikan operasional secara permanen 833 dapur MBG yang terbukti melakukan pelanggaran.
Jumlah tersebut terdiri atas 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
"Dapur yang disuspen secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu misalnya dulu kan disuspen tapi tetap dibayar kalau ini udah suspen, tutup, nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspen karena pelanggaran," tegasnya.
BGN juga mencopot 137 Kepala SPPG di berbagai daerah karena terbukti melanggar disiplin maupun tidak memenuhi standar integritas pelaksanaan Program MBG.
Selain itu, hasil evaluasi terhadap 27.469 rekening virtual account dapur MBG menemukan anomali pada 414 SPPG. Dari temuan tersebut, BGN berhasil mengembalikan dana sebesar Rp311,2 miliar ke kas negara.
Di bawah kepemimpinan Sudaryono, BGN kini memprioritaskan percepatan pembangunan dan aktivasi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di daerah dengan angka stunting yang masih tinggi.
Wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, hingga Nias menjadi prioritas utama agar Program Makan Bergizi Gratis dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga: Febrie Adriansyah Kembali Diperiksa Kejagung, Kini Datang Kenakan Rompi Tahanan dan Borgol
"Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik," kata Sudaryono.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat proses pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi.
"Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi. Semua proses dilakukan secara transparan agar tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tetap akuntabel dan berintegritas," tegasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni