Radar Pasuruan - Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua.
Menurutnya, implementasi program harus disesuaikan dengan kondisi geografis, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Marinus setelah menerima berbagai masukan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah. Ia menilai setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kebijakan tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang sama.
Salah satu persoalan yang ditemukan ialah layanan distribusi LPG 3 kilogram yang dinilai kurang relevan di sejumlah kampung pedalaman karena keterbatasan akses dan rendahnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut.
“Papua memiliki tantangan geografis yang berbeda. Selain itu, tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat juga masih terbatas. Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar hadir sebagai program nasional,” ujar Marinus, Jumat (31/7).
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan pembangunan koperasi tidak cukup hanya menghadirkan sarana dan prasarana. Program juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang tersedia.
Menurutnya, rendahnya daya beli masyarakat berpotensi membuat manfaat koperasi tidak optimal apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Karena itu, Marinus mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar Program Koperasi Desa Merah Putih benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Papua.
Baca Juga: Usai Digembleng 1,5 Bulan, Puluhan Ribu Calon Manajer Kopdes Merah Putih Siap Diterjunkan
Marinus juga menilai pendekatan serupa perlu diterapkan di wilayah terpencil lainnya yang memiliki kondisi geografis dan tingkat ekonomi yang serupa dengan Papua.
Ia mengingatkan agar setiap program pemerintah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat sehingga anggaran negara dapat dimanfaatkan secara efektif.
“Program pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan sampai pembangunan menjadi mubazir karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Marinus berharap hasil evaluasi nantinya menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sehingga Program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan lebih efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.
Baca Juga: Hamas Sepakati Roadmap Pelucutan Senjata, Tapi Beri Syarat Israel Harus Angkat Kaki dari Gaza
Editor : Moch Vikry Romadhoni