Radar Pasuruan - Hamas bersama sejumlah faksi Palestina menyepakati dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan proses pelucutan senjata di Jalur Gaza. Kesepakatan tersebut dinilai menjadi langkah penting menuju perdamaian, meski implementasinya masih bergantung pada sejumlah syarat, termasuk penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kesepakatan itu sebagai langkah monumental menuju terciptanya keamanan dan perdamaian di kawasan.
Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Al Jazeera, seluruh pihak sepakat menyusun peta jalan atau roadmap pelaksanaan pelucutan senjata dalam waktu 14 hari. Tenggat tersebut dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari badan verifikasi internasional serta seluruh pihak yang terlibat.
Meski demikian, Hamas menegaskan kesepakatan tersebut bukan berarti mereka akan langsung menyerahkan seluruh persenjataan yang dimiliki.
"Negosiasi ini sulit dan berat, dan kami berusaha mencapai formula terbaik yang memungkinkan untuk dicapai," kata anggota delegasi perunding Hamas, Ghazi Hamad, kepada Al Jazeera.
Hamad menegaskan Hamas tidak akan menjalankan bagian mana pun dari kesepakatan apabila Israel tidak memenuhi kewajibannya, terutama menarik pasukan dari Gaza dan membuka jalan bagi proses rekonstruksi wilayah tersebut.
Dokumen kesepakatan menjelaskan proses pelucutan senjata akan dimulai setelah Komite Nasional Palestina bersama Pasukan Stabilisasi Internasional memasuki Jalur Gaza.
Baca Juga: Peluang Damai Muncul Lagi, Tapi Syarat Hamas Jadi Batu Sandungan
Komite Nasional nantinya bertugas melakukan pendataan, pengumpulan, dan penyimpanan seluruh persenjataan, sedangkan proses tersebut diawasi komite verifikasi internasional dengan melibatkan berbagai faksi Palestina.
Dalam dokumen itu juga ditegaskan bahwa seluruh senjata tidak akan diserahkan kepada Israel maupun negara lain. Persenjataan akan berada di bawah kendali Komite Nasional sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang menyimpannya di Gaza.
Seorang pejabat Board of Peace membenarkan bahwa Hamas dan kelompok bersenjata lainnya akan menyerahkan persenjataan kepada Komite Nasional. Tahapan pelaksanaannya dimulai dari pengalihan senjata milik kepolisian, kemudian dilanjutkan dengan penonaktifan senjata berat.
Seluruh aktivitas militer di Jalur Gaza juga diwajibkan berhenti secara bertahap sesuai tahapan yang telah disepakati.
Donald Trump menyatakan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari implementasi gencatan senjata yang menurutnya berhasil dimediasi pada Oktober lalu.
Melalui akun Truth Social, Trump mengatakan Gaza nantinya akan dipimpin pemerintahan Palestina yang baru dan bekerja sama dengan Board of Peace dalam membangun kembali wilayah tersebut.
"Kesepakatan ini merupakan langkah penting menuju Gaza yang akhirnya diperintah oleh pemerintahan Palestina baru yang akan bekerja erat dengan Board of Peace untuk membantu rakyat Palestina," tulis Trump.
Ia juga menyebut Israel akan memperoleh jaminan keamanan karena Gaza tidak lagi digunakan sebagai basis serangan. Setelah proses pelucutan senjata selesai, pasukan Israel disebut akan ditarik dan digantikan oleh Pasukan Stabilisasi Internasional yang bekerja sama dengan kepolisian Palestina.
"Berdasarkan kesepakatan ini, Gaza akhirnya akan berada di tangan pemerintahan Palestina baru yang melayani rakyatnya," tambah Trump.
Kesepakatan tersebut lahir setelah delegasi Hamas menggelar perundingan di Kairo bersama mediator dari Mesir, Qatar, dan Turkiye sejak pekan lalu.
Media pemerintah Mesir melaporkan Hamas dan sejumlah faksi Palestina telah menyetujui proposal yang mencakup pengerahan pasukan internasional serta pembentukan Komite Nasional.
Namun, kelompok Palestinian Islamic Jihad (PIJ) menyatakan masih memiliki sejumlah keberatan terhadap beberapa bagian dalam dokumen tersebut sehingga belum dapat menyatakan persetujuan penuh.
Sementara itu, pemerintah Israel hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait isi kesepakatan yang beredar.
Reporter Al Jazeera di Washington, Alan Fisher, mengatakan implementasi kesepakatan diperkirakan dilakukan secara bertahap di setiap wilayah Gaza dengan melibatkan kepolisian Palestina serta pasukan koordinasi internasional.
"Kami mendengar rumor bahwa pasukan itu bisa melibatkan Indonesia dan kemungkinan juga Turkiye, sesuatu yang mungkin tidak disukai Israel," kata Fisher.
Ia menambahkan bahwa tekanan internasional terhadap Hamas menjadi salah satu faktor yang mendorong tercapainya kesepakatan tersebut.
"Jelas ada tekanan internasional terhadap Hamas untuk menerima kesepakatan ini," ujarnya.
Baca Juga: BPNT Juli–September 2026 Mulai Dicairkan, Status SI Jadi Tanda Dana Segera Masuk
Editor : Moch Vikry Romadhoni