Radar Pasuruan - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, menanggapi kemunculan Kabinet Bayangan yang dibentuk Koalisi Masyarakat Sipil sebagai wadah pengawasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Qodari, pemerintah menghormati setiap bentuk masukan maupun kritik yang disampaikan masyarakat selama didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita menghargai semua masukan, semua saran, yang penting nanti (Kabinet Bayangan menyampaikan saran bagi pemerintah) pakai data ya," ujar Qodari saat kunjungan kerja di Surabaya, Selasa (28/7).
Ia menegaskan pemerintah tidak mempermasalahkan pembentukan Kabinet Bayangan yang beranggotakan akademisi, pegiat, hingga kalangan profesional. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari dinamika demokrasi selama disampaikan secara objektif.
Qodari juga berharap Kabinet Bayangan tidak hanya berfokus mengkritisi kekurangan pemerintah, tetapi turut memberikan apresiasi terhadap program-program yang dinilai berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Jadi (kebijakan pemerintah) yang bagus diapresiasi, yang bagus juga diangkat, yang bagus juga dikomentarin. Jangan hanya yang kurang-kurang, termasuk (program) Sekolah Rakyat ini," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Qodari menilai Program Sekolah Rakyat yang dijalankan Kementerian Sosial telah membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, pemerintah telah menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Reshuffle Kabinet, 6 Pejabat Baru Dilantik
"Untuk membangun Sekolah Rakyat ini, teman-teman semua bisa melihat bagaimana luar biasanya fasilitas pendidikan yang dibangun oleh Presiden Prabowo dan kabinet untuk pendidikan masyarakat di Indonesia," ucapnya.
Sebagai informasi, Kabinet Bayangan dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil dengan tujuan mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus menyusun alternatif kebijakan berbasis riset. Informasi mengenai susunan kabinet tersebut dipublikasikan melalui laman kabinetbayangan.id.
Inisiatif tersebut digagas oleh Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari bersama Ahmad Jilul Qur'ani Farid dari Masyarakat Transparansi Indonesia.
Pada peringatan Hari Keadilan Internasional, 17 Juli 2026, panitia seleksi mengumumkan 15 tokoh yang terpilih mengisi berbagai posisi dalam Kabinet Bayangan. Beberapa di antaranya yakni Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Ahmad Jilul Qur'ani Farid sebagai Sekretaris Kabinet, Armand Suparman sebagai Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara, Curie Maharani sebagai Menteri Pertahanan, Shofwan Al-Banna Choiruzzad sebagai Menteri Luar Negeri, Yance Arizona sebagai Menteri Hukum dan Kebijakan Negara, Media Wahyudi Askar sebagai Menteri Perekonomian, Bhima Yudhistira Adhinegara sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, Iqbal Damanik sebagai Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, serta Iman Zanatul Haeri sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca Juga: MUI Dorong Hukuman Mati bagi Koruptor, Berlaku untuk Pelaku yang Ancam Kelangsungan Negara
Editor : Moch Vikry Romadhoni