Radar Pasuruan - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta waktu selama satu bulan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi tersebut dilakukan karena pemerintah masih menemukan sejumlah persoalan dalam implementasi program di berbagai daerah.
Permintaan itu disampaikan Zulhas usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7). Menurutnya, hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan lanjutan terkait program MBG.
"Kami minta waktu 1 bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu, langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya," ujarnya kepada wartawan.
Zulhas mengatakan pemerintah membutuhkan waktu untuk mengkaji berbagai persoalan yang ditemukan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program tersebut.
"Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini," lanjutnya.
Saat ditanya mengenai hasil evaluasi sementara, Zulhas mengungkapkan masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan penyalahgunaan program. Selain itu, pemerintah juga menemukan sejumlah titik penerima manfaat yang telah ditetapkan, tetapi belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana program.
"Banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya," ungkapnya.
Menurut Zulhas, kondisi tersebut menjadi salah satu fokus evaluasi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga: Kejagung Bongkar Dugaan SPPG Fiktif di Program MBG, Pendataan Kini Resmi Dihentikan
Selain persoalan ketersediaan SPPG, pemerintah juga menemukan sejumlah lokasi yang telah membangun fasilitas pendukung, namun hingga kini belum dapat beroperasi secara optimal.
Seluruh temuan tersebut akan dirangkum dalam laporan yang nantinya disampaikan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
"Ada yang sudah membangun tapi belum ada. Banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya," kata Zulhas.
Baca Juga: Kasus Febrie Adriansyah Disorot, SETARA Nilai Kejagung Tampilkan Proses Hukum Janggal
Editor : Moch Vikry Romadhoni