Radar Pasuruan - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memastikan pendanaan program mandatori pemerintah, seperti Biodiesel B50 dan subsidi solar bagi nelayan, tidak akan mengganggu pembiayaan program-program prioritas yang selama ini menjadi fokus lembaga tersebut.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, mengatakan BPDP tetap berkomitmen menjaga ketersediaan anggaran bagi sejumlah program utama, meski harus mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah di sektor energi.
Menurutnya, program prioritas yang tetap menjadi perhatian meliputi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, riset, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“PSR, sarpras, riset, SDM, tidak boleh tidak ada dananya. Itu pasti harus ada dananya," ujar Alfansyah saat ditemui di Kantor BPDP, Jakarta, Rabu (15/7).
Hingga Juni 2026, BPDP telah menyalurkan dana kompensasi untuk pelaksanaan program Biodiesel B40 sebesar Rp32,3 triliun. Sementara untuk implementasi Biodiesel B50, nilai kompensasi diperkirakan hanya sekitar setengah dari kebutuhan program B40.
Baca Juga: Jasa Marga Mulai Jual Biosolar B50 di Rest Area, Dukung Kemandirian Energi
Alfansyah menjelaskan, besaran dana kompensasi untuk program Biodiesel B50 tidak semata-mata ditentukan oleh volume penyaluran, tetapi juga dipengaruhi selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara solar dan biosolar.
Menurutnya, semakin kecil selisih harga kedua komoditas tersebut, maka semakin kecil pula dana kompensasi yang harus disalurkan BPDP.
"Cara ngitungnya kan selisih harga HIP solar sama HIP biosolar. Kalau selisih harganya kecil, ya tidak melulu berdasarkan volume. Tapi kalau selisihnya tipis, ya kita gantinya tipis aja,” ucapnya.
Selain mendukung program biodiesel, BPDP juga menyiapkan anggaran untuk subsidi solar bagi nelayan. Nilainya diperkirakan tidak mencapai Rp1,5 triliun.
Alfansyah belum merinci besaran pasti anggaran tersebut. Namun, estimasi Rp1,5 triliun berasal dari asumsi potongan harga sebesar Rp3.600 per liter dengan alokasi solar bersubsidi sebanyak 400.000 kiloliter.
“(Sekitar Rp 1,5 triliun), kurang dari itu,” ujarnya.
BPDP menegaskan seluruh program strategis, baik yang berkaitan dengan pengembangan industri sawit maupun kebijakan pemerintah di sektor energi, akan tetap dijalankan secara seimbang tanpa mengurangi alokasi dana untuk program prioritas.
Baca Juga: Richard Lee Sempat Pingsan di Tahanan, Hakim Minta Dokumen Medis Terbaru dari Dokter Lapas
Editor : Moch Vikry Romadhoni