Radar Pasuruan - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan puluhan ribu siswa baru yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap dapat melanjutkan pendidikan. Sebanyak 70 ribu hingga 80 ribu siswa dipastikan akan melanjutkan studi di sekolah swasta melalui skema beasiswa penuh yang dijamin Pemprov Jabar.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan langkah ini diambil untuk memastikan seluruh anak di wilayah Jawa Barat mendapatkan hak pendidikan yang layak. Data para siswa tersebut kini telah masuk dalam sistem monitoring dinas terkait.
"Bahwa nanti sudah ada mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dinas pendidikan, untuk menyalurkan 70 ribu sampai 80 ribu siswa yang terdata di SPMB mendapat beasiswa dari pemerintah provinsi," ujar Dedi Mulyadi, dikutip Rabu (24/6).
Kebijakan ini sekaligus mematahkan spekulasi yang beredar bahwa sekolah swasta enggan menampung siswa limpahan dari proses seleksi negeri. Respons dari sektor swasta justru sangat positif dan melampaui perkiraan awal, dengan 1.015 sekolah yang secara resmi menyatakan kesediaan bergabung dalam program ini melalui penandatanganan kesepakatan bersama Pemprov Jabar.
"Jumlah yang bersedia menandatangani kesepakatan dan hadir secara fisik seribu lima belas sekolah," jelas Dedi Mulyadi, meluruskan kabar miring yang sempat beredar.
Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Terbitkan 76 Izin Tambang, Ini Alasannya
Terkait mekanisme penyaluran dana, Pemprov Jabar menerapkan sistem beasiswa perorangan yang transparan dan tepat sasaran. Bantuan tidak diberikan secara kolektif, melainkan dihitung berdasarkan jumlah siswa yang ditampung oleh masing-masing sekolah mitra. Dana beasiswa kemudian langsung ditransfer ke rekening sekolah tanpa melalui perantara.
"Jadi sistemnya kita ini beasiswa per orangan siswanya tercatat, maka dibayarkannya ke sekolah," tutur Dedi.
Soal sumber pendanaan, Dedi menegaskan anggaran untuk program ini sudah tersedia tanpa perlu melakukan pinjaman. Pemprov Jabar melakukan efisiensi internal pada pos anggaran Dinas Pendidikan, dengan mengalihkan sejumlah program kerja yang belum mendesak atau belum terealisasi hingga pertengahan tahun.
"Sudah ada alokasi dinas pendidikan yang bisa digeser, kan dinas pendidikan ada alokasi-alokasi yang tidak dilaksanakan," imbuh Dedi Mulyadi.
Editor : Moch Vikry Romadhoni