Radar Pasuruan - Peristiwa menegangkan terjadi usai diskusi Kopdar Bareng Mas Dar bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta, pada Senin (15/6) malam.
Diskusi yang dihadiri tiga pejabat Kabinet Merah Putih tersebut menuai protes dari kelompok mahasiswa. Ketiga pejabat yang hadir antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.
Mantan aktivis 1998, Budiman Sudjatmiko, memilih meninggalkan lokasi melalui pintu belakang saat Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM melancarkan aksi protes atas digelarnya diskusi yang diinisiasi oleh Total Politik tersebut.
Sementara itu, Nusron Wahid dan Sudaryono sempat berdialog dengan kelompok mahasiswa yang hadir. Namun, situasi yang kian memanas membuat keduanya harus dievakuasi oleh aparat kepolisian menggunakan kendaraan patwal dengan pengawalan yang ketat.
Ketua Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Sheron Adam Funay, menyatakan bahwa para pejabat yang hadir dalam diskusi di UGM tersebut dinilai tidak pantas membicarakan nilai-nilai Pancasila, di saat masyarakat telah turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan mereka. Sayangnya, menurut dia, pemerintah justru tidak merespons berbagai tuntutan yang disampaikan.
"Di kala masyarakat sudah terlalu sesak dengan kebodohan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini. Rakyat di berbagai kota sudah turun ke jalan, berteriak dengan serenteng tuntutannya, tapi di mana pemerintah saat itu?," kata Sheron Adam Funay dalam keterangannya, Selasa (16/6).
"Terhinalah mereka ketika berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila di tengah kondisi suara rakyat dibungkam, dikriminalisasi, dan kritik dianggap gangguan," sambungnya.
Ia turut mempertanyakan sikap para pejabat yang kerap berbicara soal keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan, namun pada praktiknya dinilai justru berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang negara untuk berbagai program serta kunjungan luar negeri yang dianggap tidak memberikan manfaat.
Ia menegaskan, anggaran negara semestinya dialokasikan untuk program-program yang benar-benar bermanfaat, seperti pendidikan gratis, perbaikan sekolah-sekolah, penambalan defisit BPJS, hingga subsidi BBM.
Baca Juga: Rincian Anggaran Triliunan KPU untuk Tahapan Awal Pemilu 2029 Terungkap
Namun, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilainya justru tidak peka terhadap kondisi sosial yang terjadi. Menurutnya, pemerintah lebih memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap menghabiskan anggaran APBN, serta program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak memberikan manfaat berarti.
"Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya rezim layani? Cita-cita Pancasila atau cita-cita untuk berkuasa?" pungkasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni