Radar Pasuruan - Keterlibatan TNI dalam pengawalan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat (12/6) memantik sorotan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang mempertanyakan penggunaan kekuatan militer dalam agenda penyampaian aspirasi publik. Merespons hal itu, Mabes TNI memberikan penjelasan resmi.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas menegaskan bahwa prajurit TNI terlibat dalam pengamanan demo atas permintaan pihak kepolisian, bukan atas inisiatif sendiri. Dalam aksi tersebut, Polda Metro Jaya meminta bantuan dari Kodam Jaya/Jayakarta.
"Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian, adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu, artinya tetap polisi di depan," kata Nas saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (12/6).
Nas sebelumnya juga telah menyatakan bahwa prajurit TNI selalu dalam posisi siap, ada atau tidak ada demonstrasi.
"Ada demo nggak ada demo TNI siap 24 jam. Kalau saya bilang bukan 24 jam lagi, jam kerja saya 25 jam 8 hari. Jadi, kalau memang mau dikerahkan sekarang kami siap," kata Nas, Selasa (9/6).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan total personel yang dikerahkan dalam pengamanan aksi tersebut mencapai 6.088 orang, terdiri atas 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob Polri, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, dan 586 personel dari jajaran polres.
"Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya," ucap Budi.
Aksi yang semula direncanakan di Bundaran HI akhirnya batal terlaksana di lokasi tersebut. Sekitar 1.000 massa tertahan di Dukuh Atas setelah tidak berhasil menembus barikade TNI-Polri, yang mengarahkan agar demonstrasi dialihkan ke Gedung DPR/MPR atau kawasan Patung Kuda di Monas.
Editor : Moch Vikry Romadhoni