Radar Pasuruan - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demonstrasi bertajuk "Aksi Menuju Indonesia Bangkrut" di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berkaitan dengan berbagai persoalan ekonomi maupun kebijakan nasional.
Menjelang pelaksanaan aksi, BEM UI mengumumkan mobilisasi massa melalui akun Instagram resmi @bemui_official. Dalam materi publikasinya, mereka menampilkan tulisan besar "PERINGATAN (SANGAT) DARURAT" sebagai bentuk simbolik atas kondisi Indonesia yang dianggap sedang menghadapi situasi serius.
Aksi demonstrasi berlangsung di tengah meningkatnya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga harga bahan bakar minyak (BBM), kondisi tersebut dinilai mahasiswa tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat.
Demonstrasi ini juga menjadi kelanjutan dari sikap kritis sejumlah BEM fakultas di Universitas Indonesia yang sebelumnya telah menyampaikan pandangan terkait kondisi ekonomi nasional, arah pemerintahan, dan berbagai program pemerintah.
Dalam konsolidasi yang dilakukan sebelum aksi, mahasiswa menyepakati lima tuntutan yang menjadi fokus utama demonstrasi.
Tuntutan pertama adalah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BEM UI menyoroti kondisi APBN yang mengalami defisit dalam lima bulan pertama tahun ini. Mereka menilai pengelolaan keuangan negara masih perlu dievaluasi agar lebih efisien dan berpihak kepada masyarakat.
Mahasiswa juga menilai sejumlah program prioritas pemerintah belum memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran negara.
Tuntutan kedua berkaitan dengan harga kebutuhan pokok dan BBM. Menurut BEM UI, kenaikan harga berbagai kebutuhan telah memperberat beban masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Mahasiswa menyoroti harga Pertamax yang disebut meningkat menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut dinilai turut memengaruhi harga berbagai komoditas lainnya sehingga menekan daya beli masyarakat.
Tuntutan ketiga adalah penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut BEM UI, program MBG dinilai belum tepat sasaran dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Program tersebut kembali menjadi sorotan setelah kepala dan dua wakil Badan Gizi Nasional (BGN) ditangkap Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap mengurangi alokasi dana desa. Mereka menilai sejumlah lokasi pembangunan koperasi tersebut kurang strategis dalam pelaksanaannya.
Tuntutan keempat menyangkut meningkatnya keterlibatan unsur militer di berbagai sektor sipil. BEM UI menilai perlu adanya pembatasan yang jelas agar peran militer tetap berfokus pada fungsi pertahanan negara.
Mahasiswa menyoroti keterlibatan unsur militer dalam birokrasi, pemerintahan, pendidikan, hingga berbagai sektor nonpertahanan yang dinilai perlu dievaluasi.
Sementara itu, tuntutan kelima ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Mahasiswa meminta kepala negara mengakui berbagai kesalahan pemerintah dan bertanggung jawab atas kebijakan yang dinilai berkontribusi terhadap persoalan ekonomi maupun sosial yang dirasakan masyarakat saat ini.
Tulisan "PERINGATAN (SANGAT) DARURAT" yang ditampilkan dalam materi kampanye aksi disebut sebagai simbol keresahan mahasiswa terhadap kondisi nasional yang mereka nilai semakin mengkhawatirkan.
Menurut BEM UI, persoalan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, pengelolaan APBN, hingga arah kebijakan pemerintah bukan lagi masalah biasa. Karena itu, mereka menganggap kondisi tersebut memerlukan perhatian dan respons serius dari pemerintah.
Melalui "Aksi Menuju Indonesia Bangkrut", mahasiswa berharap pemerintah bersedia membuka ruang dialog, merespons kritik publik secara terbuka, serta melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Editor : Moch Vikry Romadhoni