Radar Pasuruan - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan alasan pihaknya memilih opsi kantin sekolah dan kolaborasi dengan perusahaan untuk pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Selain untuk efisiensi anggaran, langkah itu diambil karena jumlah penerima manfaat di daerah-daerah tersebut, baik siswa maupun kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita).
"Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur (SPPG) baru," kata Nanik di kantor BGN Pusat, Jakarta, Kamis (4/6).
Nanik menjelaskan, beberapa yayasan saat ini sudah menerima hibah pembangunan dapur dari perusahaan negara maupun dari negara lain sebagai alternatif solusi.
"Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dan kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah," ungkapnya.
Pasca pergantian pimpinan baru, BGN mulai fokus membenahi program MBG, salah satunya melalui efisiensi anggaran. Meski anggaran program MBG tersisa Rp 268 triliun setelah pemangkasan, BGN masih terus mencari ruang penghematan tanpa mengurangi jumlah sasaran penerima manfaat.
Ada empat langkah yang akan ditempuh dalam rangka efisiensi tersebut. Pertama, melakukan refokusing penerima manfaat. Kedua, memberlakukan moratorium pembangunan dapur SPPG baru. Ketiga, membenahi dapur SPPG yang sudah beroperasi agar memenuhi standar kualitas makanan dan sumber daya manusia. Keempat, merealisasikan program MBG untuk daerah 3T melalui beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
Baca Juga: Jokowi Buka Suara soal Kasus Nadiem: Dia Orang Baik, Semua Kebijakan Memang dari Presiden
Editor : Moch Vikry Romadhoni