Radar Pasuruan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi diperluas hingga ke luar negeri. Salah satu lokasi yang saat ini sedang dijajaki adalah sekolah Indonesia yang berada di Jeddah, Arab Saudi.
Rencana tersebut diungkapkan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, setelah mengunjungi Sekolah Indonesia di Jeddah usai menuntaskan rangkaian ibadah haji pada Minggu (31/5).
“Saya diminta datang ke sekolah Indonesia di Jeddah, di situ ada 1.081 anak-anak pekerja migran,” terangnya.
Menurut Dadan, para siswa di sekolah tersebut menyambut antusias kedatangannya dan menyampaikan keinginan untuk merasakan manfaat program MBG sebagaimana yang telah dinikmati pelajar di Indonesia.
“Dan mereka spontan ingin menikmati program (MBG) yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia,” terangnya di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, dikutip Selasa (2/6) waktu Arab Saudi.
Karena itu, ia datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus menyerap aspirasi dari para pelajar Indonesia yang berada di Jeddah.
Dadan menjelaskan bahwa para siswa cukup mengikuti perkembangan informasi dari Indonesia terkait pelaksanaan program MBG. Sebagai warga negara Indonesia, mereka juga berharap memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan program tersebut.
“Saya akan laporkan ke Presiden, apakah memungkinkan kita membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah Indonesia di Jeddah,” tuturnya.
Saat ini terdapat dua sekolah Indonesia di Arab Saudi. Selain sekolah di Jeddah yang memiliki 1.081 siswa, terdapat pula sekolah Indonesia di Makkah dengan jumlah sekitar 400 siswa.
Menurut Dadan, apabila program tersebut direalisasikan, menu makanan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan lokal setempat.
“(Menunya) akan disesuaikan dengan (menu) local. Nanti akan ada satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dibangun dan memberikan makan pagi atau siang di sekolah tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa mekanisme pelaksanaan nantinya akan serupa dengan yang diterapkan di Indonesia, mulai dari pembangunan SPPG hingga penggunaan rekening bersama untuk pembayaran makanan.
Meski demikian, Dadan belum dapat menjelaskan lebih rinci terkait target pelaksanaan karena rencana tersebut masih memerlukan persetujuan Presiden sebelum dapat direalisasikan.
Apabila program ini mendapat lampu hijau dan berjalan dengan baik, peluang perluasan MBG ke negara lain juga terbuka lebar.
Sebagai contoh, Dadan menyebut Malaysia yang memiliki banyak pekerja migran Indonesia, khususnya di sektor perkebunan.
Untuk merealisasikan program tersebut, diperlukan koordinasi lintas kementerian, antara lain dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, serta Kementerian Pekerja Migran Indonesia.
Editor : Moch Vikry Romadhoni