Radar Pasuruan - Menteri Luar Negeri Sugiono meluruskan status 9 Warga Negara Indonesia yang dicegat tentara Israel di perairan internasional. Ia menegaskan insiden tersebut bukan termasuk kasus penculikan maupun penyanderaan, melainkan pencegatan kapal pembawa bantuan kemanusiaan dalam misi Global Sumud Flotilla 2.0.
"Itu tidak ada (syarat pemulangan WNI yang diajukan oleh Israel), saat ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaan di-intercept," kata Sugiono kepada awak media di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (20/5).
Sugiono menjelaskan, mengacu pada kejadian serupa dalam misi Global Sumud Flotilla 1.0, Israel kemungkinan akan memulangkan para peserta yang ditangkap melalui mekanisme deportasi. Ia juga menyebut pencegatan terjadi karena Israel memang melarang kapal apapun memasuki wilayah perairan tersebut dengan alasan apapun.
"Karena memang mereka melarang, Israel melarang kapal apa pun masuk ke wilayah tersebut untuk kepentingan apa pun," imbuhnya.
Meski begitu, Sugiono memastikan pemerintah tetap memberikan perhatian penuh terhadap situasi yang dihadapi 9 WNI tersebut. Kementerian Luar Negeri telah menghubungi kedutaan Indonesia di Yordania, Turkiye, dan Mesir untuk membantu membuka jalur komunikasi dengan pihak Israel.
"Kemudian menyampaikan juga, memerintahkan kepada perwakilan-perwakilan kita untuk menyampaikan lewat teman-teman kita, Yordania, lewat Turkiye, yang bisa berkomunikasi langsung dengan Israel untuk memastikan bahwa warga negara kita diperlakukan dengan baik," kata dia.
Baca Juga: WNI Jual Dokumen Haji Palsu, Ditangkap Aparat Arab Saudi
Sugiono menegaskan pemerintah terus berupaya mempercepat proses pemulangan seluruh WNI dengan jaminan keselamatan penuh. Ia juga menyatakan misi kemanusiaan yang diikuti para WNI secara sukarela itu semestinya mendapat dukungan dan apresiasi dari semua pihak.
Di sisi lain, Tim Hukum Global Sumud Flotilla (GSF) turut bergerak menyiapkan langkah hukum pascainsiden tersebut. Perwakilan Tim Hukum GSF, Callista Adani Chendra, mengungkapkan pihaknya tengah berkoordinasi dengan tim GSF di tingkat nasional maupun global.
"Untuk saat ini, kami sedang terus berkoordinasi dengan tim GSF representasi di Indonesia maupun global. Langkah-langkah hukum baik dalam kerangka diplomatik, maupun upaya hukum litigasi dan non litigasi sedang dipersiapkan," terang Callista saat dikonfirmasi pada Rabu malam (20/5).
Ia belum merinci gugatan hukum yang akan ditempuh, namun memastikan seluruh opsi sedang dikaji secara menyeluruh.
"Sedang kami siapkan segala upaya hukum litigasi dan non litigasi. Kami juga sedang mempelajari utuh situasinya," imbuhnya.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) juga angkat bicara. Kepala Biro Humas Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menyampaikan bahwa Menko Polkam Djamari Chaniago memberikan perhatian serius terhadap insiden ini dan memastikan negara hadir untuk mengupayakan keselamatan serta pembebasan para WNI.
"Bapak Menko Polkam memberi perhatian serius terhadap insiden penahanan WNI oleh militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 dan memastikan negara hadir serta terus bekerja keras untuk mengupayakan keselamatan dan pembebasan seluruh WNI tersebut," kata Honi.
Pemerintah Indonesia disebut akan menempuh seluruh jalur diplomatik, hukum, dan komunikasi internasional yang tersedia dengan tetap mengutamakan perlindungan WNI, kebebasan pers, dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemenko Polkam juga mendorong penguatan koordinasi lintas instansi melalui negara sahabat dan organisasi internasional.
"Negara akan terus memastikan perlindungan dan keselamatan WNI sebagai prioritas utama. Komitmen ini juga termasuk didalamnya upaya penyelamatan dan pembebasan 4 WNI yang disandera di perairan Somalia sejak akhir April yang lalu," ujarnya.
Baca Juga: IHSG Anjlok 2,25 Persen Usai Pengumuman BUMN Ekspor, Menkeu Purbaya: Tenang, Harganya Akan Naik!
Editor : Moch Vikry Romadhoni