Radar Pasuruan - Koalisi Masyarakat Sipil menggelar nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi yang mengangkat isu eksploitasi alam di Papua. Sutradara film, Dandhy Dwi Laksono, hadir langsung sebagai pembicara dalam forum tersebut.
Selain Dandhy, sejumlah aktivis dan tokoh nasional turut hadir, di antaranya Sudirman Said, Todung Mulya Lubis, Lukman Hakim Saifuddin, dan Beka Ulung Hapsara.
Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menyoroti adanya pergeseran orientasi kekuasaan yang dinilainya semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Ia menilai kebijakan publik dan penunjukan pejabat kini lebih berorientasi pada kepentingan elektoral ketimbang pelayanan masyarakat.
"Ada gejala akut, negara semula alat pembagi kemakmuran pencipta keadilan, direduksi jadi mesin elektoral," kata Sudirman, Kamis (21/5).
Sudirman turut mengkritik arah penggunaan anggaran negara yang dinilainya tidak berpihak secara merata kepada seluruh rakyat, termasuk menyinggung kerusakan alam di Papua yang terjadi atas nama pembangunan.
"Kenapa ada perusakan alam Papua seperti di film 'Pesta Babi'? APBN dibagi, tapi tidak untuk seluruh rakyat. Pejabat ditunjuk, tidak untuk melayani rakyat," tegas Sudirman.
Baca Juga: Sinopsis “Ayah, Ini Arahnya kemana, Ya?” Film Drama Keluarga yang Tayang April 2026
Ia juga menilai institusi formal seperti DPR dan partai politik sudah tidak lagi responsif terhadap kritik publik, dan mengajak masyarakat sipil serta generasi muda untuk memperkuat konsolidasi.
"Kita terima? Jangan sampai. Bukan dengan melawan, tapi mengorganisasi diri, mempersiapkan diri. DPR lumpuh, partai lumpuh, itu wake up call buat masyarakat sipil bangkit dan bersatu. Lewat forum ini, waktunya menata diri," tegasnya.
Mantan Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, menyoroti tingginya biaya politik sebagai akar dari praktik eksploitasi sumber daya alam yang menguntungkan elite dan penyandang dana politik.
"Kita bisa melihat secara elektoral, bagaimana elite politik mendapatkan pendanaan. Karena besarnya ongkos politik kita, cara-cara eksploitatif-ekstraktif dilakukan. Dana politik dari pengusaha yang tidak gratis itu dikembalikan servisnya oleh politisi kepada yang membiayai," ungkap Annisa.
Ia menegaskan dampak dari relasi kuasa dan modal paling terasa di daerah kaya sumber daya alam seperti Papua.
"Alih-alih mendapatkan keadilan distribusi kemakmuran, rakyat Papua justru dihadapkan pada militerisme dan eksploitasi ugal-ugalan," tuturnya.
Aktivis hukum senior Todung Mulya Lubis menilai dominasi pendekatan keamanan di Papua mencerminkan kegagalan negara dalam memperlakukan warganya secara adil dan manusiawi.
"Militer hari ini ada di mana-mana. Dari Presiden ke presiden, benih kolonialisme kuat terasa di Papua. Kita kerap lupa, Papua adalah bagian dari Indonesia," bebernya.
Mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, juga menyoroti ketimpangan yang terus berlangsung di Papua di tengah eksploitasi sumber daya alam yang tak kunjung berhenti.
"SDA hilang entah ke mana, meninggalkan mereka dalam ketimpangan. Belum cukup juga, terus dieksploitasi. Saya kira kita harus bisa berkata 'cukup' atas penderitaan Papua," ucap Beka.
Arsitek dan pemikir perkotaan Marco Kusumawijaya turut mengkritik praktik pembangunan yang merusak lingkungan namun diklaim demi kepentingan publik. Ia mendorong masyarakat untuk secara terbuka menyatakan penolakan.
"Orang-orang itu melakukan atas nama kita. Maka, kita harus nyatakan kita tidak butuh hal-hal itu. Nyatakan sekeras-kerasnya. Kalau tidak, kita malu sebagai orang Indonesia," ujar Marco.
Menutup diskusi, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan pentingnya memulihkan fungsi negara sebagai distributor keadilan, sekaligus meluruskan kembali relasi manusia dengan alam.
"Kita ini pada hakikatnya hanya ketitipan saja untuk memelihara-merawat alam, bukan menguasai-memiliki," pungkasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni