Radar Pasuruan - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah untuk membantu kapal-kapal yang terjebak di jalur strategis Selat Hormuz. Kebijakan ini muncul di tengah situasi keamanan yang sensitif dan berpotensi berdampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah.
Trump mengungkapkan bahwa operasi tersebut akan dimulai pada hari Senin dengan nama 'Project Freedom'. Ia menyebut langkah ini sebagai respons atas permintaan sejumlah negara yang kapal-kapalnya terdampak situasi di kawasan tersebut. Dalam pernyataannya, kapal-kapal itu disebut sebagai pihak netral yang terdampak konflik geopolitik.
Mengutip Al Jazeera, Senin (4/5/2026), Trump melalui unggahan di Truth Social menyatakan bahwa AS akan memfasilitasi kapal-kapal untuk keluar dari wilayah yang disebut sebagai perairan terbatas. Ia menegaskan, "Demi kebaikan Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, kami telah memberi tahu negara-negara tersebut bahwa kami akan memandu kapal-kapal mereka keluar dengan aman agar dapat melanjutkan aktivitas perdagangan mereka."
Dalam pernyataan tersebut, Trump juga menyoroti kondisi logistik kapal yang mulai mengalami kekurangan pasokan makanan dan kebutuhan dasar. Ia sekaligus memberikan peringatan bahwa setiap upaya mengganggu operasi tersebut akan direspons secara tegas.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan teknis terkait pelaksanaan operasi maupun koordinasi dengan pihak Teheran. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan, terutama setelah sebelumnya sempat terjadi gencatan senjata pada 7 April.
Menanggapi hal itu, Iran melalui pejabatnya memberikan respons keras. Ketua Komisi Keamanan Nasional parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menegaskan bahwa intervensi AS di Selat Hormuz dapat dianggap sebagai pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. "Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan dikelola oleh narasi delusional Trump," ujarnya melalui platform X.
Baca Juga: Iran Siapkan Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Wajib Tunduk
Sementara itu, US Central Command (CENTCOM) menyatakan akan memberikan dukungan terhadap kapal dagang yang melintas di kawasan tersebut. Komandan CENTCOM, Brad Cooper, menyebut langkah ini penting bagi stabilitas kawasan dan ekonomi global, meski belum merinci mekanisme pengawalan.
Namun sebelumnya, militer AS sempat menyatakan belum siap melakukan pengawalan penuh di jalur sempit tersebut karena risiko tinggi dari potensi serangan wilayah Iran. Hal ini menambah ketidakpastian terhadap implementasi kebijakan baru tersebut.
Dampak ekonomi dari situasi ini mulai terasa. Harga minyak dunia mengalami kenaikan, sementara harga bahan bakar di AS meningkat hingga rata-rata sekitar 4,44 dolar AS per galon, naik dari sebelumnya di bawah 3 dolar AS per galon, sehingga memicu tekanan inflasi domestik.
Pengamat kebijakan luar negeri, Negar Mortazavi dari Center for International Policy, menilai langkah AS dapat dipersepsikan berbeda oleh Iran. Ia mempertanyakan apakah operasi ini murni bersifat kemanusiaan atau bagian dari strategi tekanan baru. Menurutnya, pengerahan kapal pengawal berpotensi mendekatkan aset militer AS ke jangkauan Iran dan meningkatkan risiko konflik langsung.
Di sisi lain, Trump masih membuka peluang diplomasi. Ia menyatakan bahwa komunikasi dengan Iran berjalan positif dan berpotensi menghasilkan kesepakatan. Namun, ia juga menolak proposal 14 poin dari Teheran dengan alasan Iran belum “membayar harga yang cukup” dalam konflik yang berlangsung.
Iran sendiri menegaskan kesiapan militernya jika terjadi eskalasi lebih lanjut. Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) dilaporkan dalam kondisi siaga penuh menghadapi kemungkinan tindakan dari Washington.
Dengan situasi yang terus berkembang, operasi 'Project Freedom' kini menjadi titik penting dalam hubungan AS-Iran dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan serta jalur perdagangan energi global.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Bantah Isu Sakit Parah, Gula Darah Disebut Tembus 600?
Editor : Moch Vikry Romadhoni