Radar Pasuruan - Pemerintah Iran mulai menyiapkan skema baru dalam pengaturan pelayaran di Selat Hormuz setelah konflik dengan Amerika Serikat. Wakil Menteri Pertahanan Iran, Reza Talaei-Nik, menegaskan bahwa seluruh kapal yang melintas nantinya wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Teheran.
"Pelayaran melalui Selat Hormuz setelah berakhirnya perang akan dilakukan sesuai aturan Iran," ujar Talaei-Nik pada Selasa (28/4), seperti dikutip kantor berita Tasnim via ANTARA. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum menteri pertahanan Shanghai Cooperation Organisation di Bishkek, Kyrgyzstan.
Menurut Talaei-Nik, aturan baru tersebut akan difokuskan pada kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Mereka diwajibkan mengikuti protokol khusus guna menjaga keamanan nasional Iran.
Selain itu, Iran juga tengah merancang kerja sama pengelolaan navigasi dengan Oman yang menguasai sisi selatan selat tersebut. Kerja sama ini diproyeksikan menjadi dasar sistem pengawasan lalu lintas kapal di kawasan.
Di sisi lain, Iran juga berencana menerapkan pungutan bagi kapal yang melintas. Rencana tersebut didukung dengan inisiatif legislatif yang saat ini sedang dibahas oleh parlemen Iran.
Untuk mendukung kebijakan ini, bank sentral Iran telah membuka empat rekening dalam mata uang rial, yuan, dolar AS, dan euro sebagai mekanisme pembayaran biaya transit.
Diketahui, ketegangan di kawasan meningkat setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari yang menyebabkan lebih dari 3.000 korban jiwa.
Setelah itu, Iran dan AS sempat menyepakati gencatan senjata selama dua pekan pada awal April. Namun, pembicaraan lanjutan yang digelar di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan berarti.
Di tengah kebuntuan diplomatik tersebut, AS kemudian memberlakukan blokade angkatan laut terhadap sejumlah pelabuhan Iran, yang semakin memperumit situasi geopolitik di kawasan Teluk.
Editor : Moch Vikry Romadhoni