Radar Pasuruan - Wacana kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax 92 kembali mencuat dengan alasan menjaga ruang fiskal negara.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies, Media Wahyudi Askar, menilai langkah pemerintah untuk menaikkan harga Pertamax 92 merupakan keputusan yang tepat. Hal ini didorong oleh tingginya harga minyak global yang berdampak pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kinerja badan usaha.
“Menaikkan harga BBM nonsubsidi secara prinsip tepat. Alasannya, pertama tekanan APBN kita lumayan besar dan harga minyak global masih sangat tinggi. Jadi beban fiskal negara meningkat karena subsidi dan kompensasi energi,” kata Media kepada wartawan, Rabu (29/4).
Ia meyakini bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi dapat membantu menjaga ruang fiskal dengan mengurangi kebutuhan subsidi. Selama ini, harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar global. Ketika harga minyak dunia meningkat, harga jual juga ikut naik. Jika tidak disesuaikan, hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pertamina.
Meski demikian, Media mengingatkan adanya risiko dari kebijakan tersebut. Konsumen Pertamax 92 yang umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas berpotensi beralih ke BBM subsidi seperti Pertalite.
“Ada kendaraan tertentu yang kemudian akhirnya berpindah dari Pertamax ke Pertalite. Jadi konsumsi Pertalite menjadi lebih banyak dan ini malah membebani APBN juga. Hal ini harus diantisipasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan subsidi yang belum tepat sasaran, yang berdampak pada tingginya beban negara. Menurutnya, penyaluran BBM subsidi seharusnya berbasis data penerima, bukan berbasis komoditas, agar tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
Selain itu, Media menekankan pentingnya pengembangan transportasi publik seperti kereta dan bus, serta perbaikan tata kota agar penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan.
“Transportasi publik seperti kereta, bus, serta tata kota yang baik perlu didukung dengan standar efisiensi dan kenyamanan yang lebih baik. Dengan demikian, penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan,” jelasnya.
Secara keseluruhan, ia berharap pemerintah dapat mencari solusi jangka panjang agar ketahanan energi nasional tidak terus bergantung pada impor. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan produksi dalam negeri, efisiensi kilang, serta percepatan transisi menuju energi terbarukan.
Editor : Moch Vikry Romadhoni