Radar Pasuruan - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak mengetahui secara rinci sumber pendanaan gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sedang membuka lowongan hingga 24 April.
Ia menegaskan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah hanya mengalokasikan sekitar Rp40 triliun per tahun untuk membayar cicilan pembangunan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Koperasi saya enggak tahu. Tapi yang saya bayar ke koperasi kan, hanya cicilan Rp 40 triliun per tahun itu. Yang lain saya enggak paham," kata Purbaya usai menghadiri Simposium PT SMI 2026 di Jakarta.
Secara terpisah, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Teddy Bharata, menyampaikan bahwa besaran gaji manajer masih dalam tahap pembahasan.
Baca Juga: Rekrutmen Koperasi Desa Merah Putih 35 Ribu Formasi, Ini Cara Daftarnya
Menurutnya, penentuan gaji akan disesuaikan dengan aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan tidak akan ditetapkan secara sembarangan.
"Kalau untuk gajinya, karena sudah disampaikan bahwa ini PKWT. PKWT kan ada aturannya, kita gak bisa ngasal memberikan gaji," kata Teddy Bharata.
"Jadi don't worry, gak usah terlalu, ini karena tentu lagi dibahas juga terkait dengan gaji," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa anggaran gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih tidak berasal dari dana Rp3 miliar yang merupakan pinjaman dari bank Himbara.
Ia hanya menyebut bahwa sumber dana gaji berasal dari pemerintah, dengan nominal yang akan disesuaikan di tiap wilayah.
Saat disinggung apakah besaran gaji mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP), ia tidak memberikan jawaban pasti, namun menegaskan bahwa penyesuaian akan dilakukan sesuai ketentuan.
"(Gaji manajer Kopdes Merah Putih Dari Rp 3 miliar itu?) Bukan, dari pemerintah. Sesuai aturannya, kan menyesuaikan, gak bisa sama. Yang lainnya kan disiapkan oleh Agrinas Pangan," tukasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni