Radar Pasuruan - Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa dan organisasi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa, 21 April 2026.
Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan ketika sejumlah oknum pendemo melempar batu dan botol air mineral ke arah aparat sekitar pukul 18.00 WITA.
Namun, sebelum situasi semakin memanas, beredar video di media sosial yang memperlihatkan seorang orator berusaha meredam massa agar tidak terjadi bentrokan dengan aparat.
Momen itu terjadi saat sebagian massa mulai maju, sementara aparat berupaya menahan barisan. Orator kemudian memberikan komando tegas kepada peserta aksi.
“Tiga langkah ke belakang, jalan!” teriak orator dalam video yang diunggah akun Instagram @narasikaltim.
Dalam video yang telah ditonton ratusan ribu kali tersebut, orator juga mengingatkan bahwa di antara peserta aksi terdapat keluarga aparat.
“Jangankan mukul-mukul aparat, kalian melempar gedung juga nggak ada gunanya,” ujarnya.
“Teman-teman, di antara kita yang ikut demo itu anak Polisi, betul nggak? Nih Pak, anak bapak. Teman-teman yang di depan, tolong hargai komando,” lanjutnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga aksi tetap damai serta menghindari provokasi yang dapat memicu konflik.
“Jangan ada gerakan tambahan, cukup orang-orang di luar gerakan ini aja yang lobi-lobi banyak gerakan tambahan. Di antara ini juga ada bapak teman kita yang bertugas, jangan mau diadu domba dan digesekkan,” tambahnya.
Menariknya, dalam unggahan tersebut, akun Polantas Polda Kaltim turut memberikan komentar yang bernada apresiatif.
“Anakku mana anakku? Terima kasih, Alhamdulillah berjalan kondusif. Terlepas dari tugas kami, kami pun masih merasa sebagai rakyat, tetap kalian saudara kami,” tulisnya.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Samarinda ini dipicu oleh kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud yang dinilai perlu transparansi.
Sebelum menuju Kantor Gubernur, massa lebih dulu menggelar aksi di depan DPRD Kaltim.
Dua isu utama yang disorot dalam aksi tersebut adalah anggaran pembelian mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar serta rencana renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp25 miliar.
Besarnya anggaran tersebut dinilai bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah.
Editor : Moch Vikry Romadhoni