Radar Pasuruan - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun, meskipun harga minyak dunia terus meningkat akibat konflik global.
Namun demikian, ia menyatakan tidak dapat memberikan kepastian terkait harga BBM nonsubsidi karena komoditas tersebut tidak mendapatkan intervensi harga dari pemerintah.
“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi serta menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi kenaikan harga minyak, baik pada level 80 dolar AS maupun 100 dolar AS per barel.
“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung (anggaran subsidinya masih cukup),” katanya.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Tembus USD 100, Bahlil Bahas BBM Nonsubsidi
Selain APBN, pemerintah juga memiliki cadangan dana lain untuk mengantisipasi tekanan tersebut, salah satunya melalui Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun, termasuk dana yang ditempatkan di perbankan.
Pemerintah juga memiliki sejumlah sumber pendapatan lain yang dapat menjadi bantalan anggaran, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral.
“Yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batubara di pasar dunia,” tuturnya.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas fiskal.
Ia mengungkapkan bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dolar AS per barel akan menambah beban subsidi sekitar Rp6,8 triliun.
Langkah efisiensi tersebut dilakukan untuk menjaga defisit APBN tetap berada di kisaran 2,92 persen tanpa harus mengandalkan dana SAL.
“Nanti kami ajak (kementerian dan lembaga) supaya minimum (meminimalkan pengeluaran), kami kendalikan dan kami maintain (jaga) yang lain juga, kami boost (tingkatkan) pendapatan dari beberapa sektor, termasuk komoditas,” pungkasnya.
Baca Juga: Heboh! UMKM Terhimpit Harga Plastik, DPR Minta Pemerintah Segera Bertindak
Editor : Moch Vikry Romadhoni