Radar Pasuruan - Rencana besar perdamaian Gaza yang disusun oleh Board of Peace menempatkan Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik. Pemerintah RI akan mengambil peran strategis dalam pemulihan keamanan serta pembangunan kembali wilayah terdampak perang.
Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk terlibat langsung, mulai dari penguatan sektor keamanan, pelatihan aparat sipil, hingga rehabilitasi infrastruktur dasar di Gaza.
Dalam rencana kerja tersebut dibentuk International Stabilization Force (ISF) yang bertugas menjaga gencatan senjata dan menciptakan stabilitas jangka panjang. Indonesia bahkan ditunjuk sebagai Deputy Commander atau Wakil Komandan ISF, posisi strategis yang menempatkan pasukan Indonesia di lini terdepan misi perdamaian.
“Pencapaian gencatan senjata ini nyata, kami mengapresiasinya. Karena itu, kami menegaskan kembali komitmen untuk mengirimkan sejumlah pasukan, hingga 8.000 atau lebih jika diperlukan,” kata Prabowo di Washington D.C., Kamis (19/2).
Sebagai bagian dari mandat tersebut, Indonesia akan memimpin penempatan sektor awal di wilayah prioritas, termasuk Rafah. Indonesia juga bertanggung jawab dalam pelatihan kepolisian sipil profesional serta koordinasi keamanan bersama mitra internasional.
Dalam pertemuan yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyoroti kontribusi Indonesia.
“Negara-negara yang hadir di sini hari ini tidak hanya menyumbangkan dana, beberapa juga berjanji mengirimkan personel untuk membantu menjaga gencatan senjata dan mengamankan perdamaian yang benar-benar berkelanjutan. Secara khusus, Indonesia, terima kasih banyak, Indonesia,” ujar Trump.
Selain aspek keamanan, Board of Peace juga merancang program rekonstruksi bertahap. Pada tahap awal, lebih dari 100.000 rumah akan dibangun kembali di Rafah, disertai pemulihan layanan dasar serta pembersihan sekitar 70 juta ton puing dan 350 kilometer terowongan bawah tanah.
Dalam jangka panjang, proyek ini menargetkan pembangunan lebih dari 400.000 rumah lengkap dengan infrastruktur energi, air dan sanitasi, jalan, pelabuhan, hingga bandara. Kawasan pesisir Gaza pun direncanakan untuk dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Target akhir dari program tersebut adalah terbentuknya pemerintahan teknokratik yang dipimpin warga Gaza sendiri, dengan dukungan institusi publik yang efektif, ekonomi mandiri, serta iklim investasi yang stabil.
Dalam konteks ini, keterlibatan Indonesia tidak lagi sebatas diplomasi, melainkan telah berkembang menjadi aksi konkret sebagai penjaga perdamaian sekaligus pendukung transisi menuju stabilitas jangka panjang di Gaza, Palestina.
Baca Juga: Gas Subsidi Tak Merata? DPR Soroti Praktik Penguasaan Agen LPG 3 Kg
Editor : Moch Vikry Romadhoni