Radar Pasuruan - Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi memperlihatkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (9/2).
Aksi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mengabulkan permohonannya terkait dokumen yang sebelumnya termasuk informasi dikecualikan.
“Inti acara kita hari ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah. Saya catat, ini fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor,” kata Bonatua di kantor KPU RI.
Dalam kesempatan itu, Bonatua terlihat memegang salinan ijazah Jokowi yang ditempel pada papan styrofoam.
Ia menjelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan ijazah yang digunakan Jokowi sebagai syarat pencalonan presiden pada dua periode pemilihan.
“Yang bagian atas adalah salinan ijazah untuk pencalonan 2019, yang bawah untuk 2014,” ungkapnya.
Bonatua menilai polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi selama ini membuat publik terbelah dalam tiga pandangan, yakni pihak yang percaya, yang masih meragukan, dan yang tidak mempercayai sama sekali.
Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukannya bertujuan menghadirkan pembuktian berbasis data, bukan sekadar keyakinan.
“Selama ini kita dijebak pada ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Dengan adanya ini, kami mencoba menawarkan pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil dari fakta empiris tersebut,” pungkasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni