Radar Pasuruan - Perhatian publik tertuju pada pelantikan tokoh publik sekaligus musisi, Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto, sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN).
Noe menjadi salah satu dari 12 tenaga ahli DPN yang dilantik Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin pada Kamis, 15 Januari 2026. Penunjukan tersebut memicu beragam respons, termasuk penilaian bahwa pelantikan Noe didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak pemikirannya.
Melalui kanal YouTube pribadinya, Sabrang MDP Official, Kamis, 22 Januari 2026, Noe menegaskan bahwa perannya tidak berkaitan dengan pembuatan kebijakan negara.
"Tenaga Ahli itu enggak buat peraturan. Tenaga Ahli itu memberi masukan kepada pemerintah," kata Noe.
"(Hal itu) terhadap situasi, risiko, dan rekomendasi. Jadi ini sebagai indra mata, akal, telinga, apa sih yang terjadi? Harusnya gimana sih untuk bisa memperbaiki situasi?" tambahnya.
Noe menjelaskan, memberikan masukan kepada negara bukan hal baru baginya. Selama ini, ia telah melakukannya melalui berbagai forum diskusi dan ruang dialog publik. Perbedaannya, kini peran tersebut dijalankan dalam struktur kelembagaan negara.
Putra budayawan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun itu menilai penyesuaian simbolik, seperti mengenakan peci dan dasi, hanyalah bagian dari proses eksperimen yang dijalani.
Meski demikian, Noe mengakui adanya keresahan dan kritik dari publik terkait pelantikannya sebagai Tenaga Ahli DPN.
"Tapi pertama saya pengen meng-address untuk teman-teman Maiyah," terangnya.
Ia menegaskan keterlibatannya di DPN tidak mengubah posisinya dalam komunitas Maiyah, gerakan sosial-budaya yang diprakarsai sang ayah.
"Posisi saya tidak mengubah apapun sama sekali, Maiyahan saya tetap Maiyahan posisinya. Karena itu yang primer, itu nomor satu," ucap Noe.
Menanggapi anggapan bahwa dirinya berpihak secara politik, Noe secara tegas membantahnya. Ia menyatakan tidak berada di bawah kepentingan tokoh atau kekuatan politik mana pun.
"Jadi tenang aja. Kalau di bawah Bahlil, di bawah siapa segala macam. Kita enggak di bawah siapa-siapa," tegasnya.
Noe juga membedakan antara pemerintah dan negara. Menurutnya, pemerintah bersifat politis dan periodik, sementara negara memiliki kepentingan jangka panjang.
"Oke, soal masuk sistemnya gitu. Jadi yang saya pandang adalah kita masuk sistem negara untuk membantu pemerintah agar tetap lurus di dalam bangsa," terangnya.
Selain soal posisi politik, Noe turut menjawab kritik terkait kompetensinya sebagai Tenaga Ahli DPN. Ia menekankan bahwa isu pertahanan tidak hanya berkaitan dengan perang fisik dan senjata.
Menurutnya, ancaman terhadap negara juga datang dari disinformasi, menurunnya kepercayaan publik, hingga konflik sosial yang memicu apa yang ia sebut sebagai perang kognitif.
"Perang kognitif itu gimana sih? Perang kognitif itu berhubungan dengan yang kamu pakai sehari-hari, itu bisa menghancurkan negara," tutur Noe.
"Contohnya seperti kita sekarang ini menurutmu baik-baik saja? Kita terpecah belah satu sama lain, susah banget kok percaya satu sama lain," sambungnya.
Ia menilai negara perlu memberi perhatian serius terhadap ancaman perang kognitif karena menyangkut cara berpikir dan relasi sosial masyarakat.
"Kita tidak punya parameter, bagaimana kita bisa mempercayai satu sama lain. Inilah kenapa eksperimen ini harus dilakukan," tandasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni