Radar Pasuruan - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa sikap kritis dan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan harus berpijak pada data serta fakta. Ia mengingatkan, kritik politik tidak boleh dilandasi kemarahan maupun serangan personal.
“Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata rakyat, dan nilai ideologis, bukan provokasi emosional. Dengan cara itulah partai menjaga martabat politiknya,” kata Megawati saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin.
Megawati menjelaskan, garis perjuangan PDI Perjuangan bertumpu pada gagasan, kekuatan moral, dan keberpihakan kebijakan kepada Rakyat Marhaen. Sebagai partai penyeimbang, PDIP memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan negara tetap sejalan dengan kepentingan rakyat kecil dan prinsip keadilan sosial.
“Menghadapi kekuasaan, perjuangan partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong. Cara-cara demikian justru menjauhkan kita dari watak kenegarawanan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, pemerintahan bukanlah lawan secara personal, melainkan pihak yang kebijakannya sah untuk dikritisi.
Megawati mendorong agar arah diskursus politik nasional diperluas, tidak hanya berfokus pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyentuh isu keadilan sosial, kedaulatan pangan dan energi, keadilan ekologis, serta mutu demokrasi.
Menurutnya, PDI Perjuangan harus menjadi ruang harapan rakyat dalam mencari keadilan, terutama ketika negara terlihat kuat secara kelembagaan namun belum sepenuhnya menghadirkan rasa keadilan.
Karena itu, perjuangan partai perlu dijalankan secara menyeluruh, dari fungsi legislasi di parlemen hingga gerakan politik akar rumput yang bersifat emansipatoris.
“Kekuatan politik PDI Perjuangan tidak boleh bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan, melainkan pada kepercayaan, partisipasi, dan kesadaran politik Rakyat,” tutur Megawati.
Editor : Moch Vikry Romadhoni