Radar Pasuruan - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah untuk kembali menyita lahan perkebunan kelapa sawit bermasalah seluas 4 hingga 5 juta hektare pada tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan saat acara panen raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu.
Di hadapan para petani dan pejabat negara, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menegakkan hukum serta memberantas praktik korupsi yang merugikan negara.
"Kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektare kebun kelapa sawit, yang melanggar hukum sudah kita sita. Jampidsus bener? Jaksa Agung? Dan, tahun 2026 kita akan sita tambahan 4-5 juta lagi," kata Presiden.
Presiden menambahkan, pemerintah juga telah melakukan penindakan terhadap ratusan aktivitas pertambangan ilegal yang melanggar hukum. Dari langkah tersebut, negara berhasil menyelamatkan dana hingga ratusan triliun rupiah.
"Kita sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal, sudah ratusan T kita selamatkan. Masih banyak yang bocor, terus kita kejar, karena saudara-saudara, banyak yang bocor, terus kita kerja, karena saudara-saudara, uang rakyat harus bener-bener dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh sepeser rupiah pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai Presiden yang dilantik dan dipilih oleh rakyat, ini tugas Kabinet Merah Putih," ujar Presiden.
Prabowo sebelumnya juga menegaskan pada akhir 2025 bahwa penyitaan 4 juta hektare lahan sawit oleh negara hanyalah langkah awal.
Ia meyakini masih banyak kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh pengusaha yang melanggar aturan. Jika ditelusuri secara mendalam, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
"Ini baru permulaan. Jika diteliti dengan sungguh-sungguh, potensi kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah," kata Presiden Prabowo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, pada 24 Desember 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal telah berlangsung lama. Sejumlah pengusaha merasa aman karena menganggap aparat dan pejabat negara dapat disuap.
"(Mereka) berani melecehkan negara, menganggap pejabat di setiap eselon bisa dibeli dan disogok," ujar Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya integritas bagi Satgas PKH. Ia meminta seluruh jajaran bekerja jujur, profesional, dan menghindari berbagai upaya lobi dari pihak-pihak berkepentingan demi menjaga kepentingan rakyat Indonesia.
Baca Juga: Densus 88 Ungkap Anak Terpapar Konten Kekerasan Berniat Ledakkan Sekolah
Editor : Moch Vikry Romadhoni