Radar Pasuruan - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa bencana yang melanda Sumatera menjadi pelajaran penting bagi negara untuk bersikap tegas dalam mengelola sumber daya alam serta tidak tunduk pada kepentingan sempit, termasuk korporasi.
Hal itu disampaikan saat menutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12).
Prabowo menilai, pengelolaan sumber daya nasional harus dilakukan secara disiplin karena selama ini masih terjadi banyak kebocoran akibat praktik ilegal seperti pembalakan hutan, pertambangan tanpa izin, hingga penyelundupan yang berdampak besar terhadap lingkungan dan perekonomian.
“Pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Banyak sekali sumber daya kita yang bocor sedikit demi sedikit kita tutup,” kata Prabowo.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum secara menyeluruh, termasuk terhadap aparat yang terlibat atau memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.
“Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius,” ujarnya.
Dalam arah kebijakan nasional, Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan ekonomi dan sumber daya harus berpijak pada Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, negara tidak boleh kalah oleh kekuatan korporasi.
“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” tegas Prabowo.
Ia kembali menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia sepenuhnya harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ucapnya.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan mencabut serta menguasai kembali jutaan hektare lahan konsesi, sekaligus menghentikan sementara penerbitan izin baru di sektor kehutanan dan pertambangan untuk evaluasi menyeluruh.
“Pemerintah sudah 4 juta hektare sudah kita kuasai kembali, sudah kita cabut, dan tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, konsesi yang disalahgunakan dan tidak memberi manfaat bagi bangsa tidak boleh dipertahankan.
“Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, mengambil keuntungan tetapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Menutup arahannya, Prabowo mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bergotong royong membangun kemakmuran yang adil serta memastikan negara benar-benar hadir untuk rakyat.
“Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia. Rakyat masih banyak yang susah,” tegas Prabowo.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas di lapangan, mulai dari TNI, Polri, tenaga kesehatan, hingga aparatur negara yang terus bekerja melindungi masyarakat.
“Saya bangga saya sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, saya punya pemerintah, saya punya petugas di lapangan yang semua bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni