Radar Pasuruan - Penerimaan cukai di wilayah kerja Bea Cukai Pasuruan mengalami perlambatan signifikan sepanjang 2025. Hingga November, realisasinya baru mencapai Rp 52,4 triliun, jauh di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Bea Cukai Pasuruan, Hatta Wardana, memperkirakan angka akhir tahun hanya berada di kisaran Rp 58 triliun.
“Dulu kita pernah tembus Rp 62,8 triliun. Tapi tahun ini memang agak berat,” ujarnya. Ia menyebut penurunan tajam ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
Merosotnya penerimaan berkaitan erat dengan turunnya produksi pabrik rokok besar Golongan I yang selama ini menjadi kontributor utama pemasukan.
Dua tekanan utama disebut menjadi penyebab: maraknya rokok ilegal dan kenaikan tarif cukai dalam dua tahun terakhir.
“Serangan rokok ilegal ini sangat mengganggu industri resmi,” tegas Hatta. Ia mengatakan wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi titik peredaran yang paling terpengaruh oleh produk tanpa pita cukai itu.
Kondisi tersebut membuat distribusi rokok legal semakin tersudut, sementara harga produk resmi melambung karena penyesuaian tarif.
Meski situasi belum membaik, Hatta menyebut adanya harapan pada 2026. Pemerintah pusat memastikan tarif cukai tidak akan naik tahun depan.
“Pak Menteri sudah sampaikan tidak ada penyesuaian tarif. Semoga pabrik kembali bergairah,” kata Hatta.
Sementara itu, kontribusi dari kawasan berikat belum dapat menjadi andalan. Dari target nasional Rp 67 triliun, realisasinya baru sekitar Rp 30 miliar atau hanya nol koma sekian persen dari keseluruhan penerimaan.
“Mayoritas tetap dari industri rokok,” tandas Hatta. Ia menambahkan bahwa target resmi tahun depan belum dapat diumumkan karena masih menunggu keputusan pusat.
Saat ini fokus utama Bea Cukai Pasuruan adalah memaksimalkan perolehan tahun berjalan, meskipun kemungkinan mencapai target penuh sangat kecil. “Hitungan realistis di akhir tahun ya Rp 58 triliun. Sulit untuk lebih,” ujarnya.
Bea Cukai Pasuruan juga masih bertumpu pada empat perusahaan besar Gudang Garam, Sampoerna, KT&G, dan Djarum yang performanya ikut melemah. “Empat perusahaan besar itu jadi tumpuan kita, tapi masih drop,” ucapnya.
Karena itu, Hatta menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal adalah prioritas utama. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperketat pengawasan di lapangan untuk memutus rantai distribusi produk tanpa pita cukai. Dengan pengawasan yang kuat, menurutnya, pemulihan industri dan penerimaan negara bukan hal yang mustahil.
“Kalau pengawasan kuat, tren positif bukan sesuatu yang mustahil,” tutupnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni