Radar Pasuruan - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) telah terlebih dahulu mengingatkan mengenai tingginya kerentanan ekologis di Sumatera. Mereka menilai negara dan korporasi ikut bertanggung jawab atas banjir serta longsor yang terjadi saat ini.
Dalam data WALHI periode 2016–2025, tercatat 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar hilang akibat aktivitas 631 perusahaan yang mengantongi beragam izin, mulai dari tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, hingga PLTA dan PLTM.
Direktur Eksekutif WALHI Aceh Ahmad Solihin menyebut bahwa banjir yang melanda setidaknya 16 kabupaten di Aceh harus dibaca sebagai peringatan keras. ”Bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa bencana kali ini bukan sekadar proses alam, tetapi sebuah bencana ekologis yang lahir dari kebijakan pemerintah yang dinilai abai, permisif, dan memberikan ruang bagi investasi ekstraktif yang menggerus ruang hidup masyarakat.
Di sisi lain, dalam rapat dengar pendapat di DPR, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa deforestasi nasional turun dari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare per September 2025, atau menurun 23,01 persen.
”Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir,” kata Raja.
Dia merinci bahwa Aceh mengalami penurunan 10,04 persen, dari 11.228 hektare pada 2023–2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 hingga September 2025. Sementara itu, Sumut tercatat turun 13,98 persen dan Sumbar menurun 14 persen.
Editor : Moch Vikry Romadhoni