Radar Pasuruan - Rapat Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 4 Desember 2025, berlangsung sengit setelah sejumlah anggota dewan melayangkan kritik keras atas penanganan banjir di Sumatera.
Salah satu kritik paling tajam datang dari Usman Husin, anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, yang bahkan meminta Raja Juli untuk mundur.
Usman menilai Menteri Kehutanan tidak menunjukkan empati dan dianggap gagal mengelola kebijakan kehutanan yang berkaitan dengan mitigasi bencana.
"Kalau saya lihat Pak Menteri enggak punya hati nurani," kata Usman membuka kritiknya.
Ia menegaskan bahwa jika Raja Juli merasa tidak mampu menangani persoalan kehutanan yang diduga turut memicu bencana, maka sebaiknya melepaskan jabatan.
"Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja Pak Menteri," tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Usman turut menyoroti kebijakan perizinan Kementerian Kehutanan yang terus berjalan meski ada penolakan dari pemerintah daerah.
Ia mencontohkan adanya izin yang tetap diterbitkan meskipun bupati setempat telah meminta penghentian proses perizinan.
"Saya contoh di tempat, bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan stop, surrender izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar," ungkap Usman.
Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, terutama di wilayah yang rawan banjir akibat perubahan fungsi lahan.
Usman juga mengkritisi paparan Raja Juli mengenai penurunan deforestasi di tiga provinsi sepanjang 2025. Ia meragukan pihak yang melakukan penanaman kembali hingga angka deforestasi dapat turun.
"Bapak menayangkan tadi deforestasi di tiga provinsi, tahun 2025, Masyaallah, turun Pak. Siapa yang nanam terus siapa yang nanam setahun ini Pak?" tanya Usman.
Menurutnya, klaim tersebut bertolak belakang dengan kenyataan bahwa banjir besar tetap terjadi. Ia menilai analisis penyebab bencana harus dilakukan secara lebih objektif agar publik tidak disesatkan.
"Justru yang Bapak kata penurunan itu malah banjir, kalau dengan logika itu, kalau gitu jangan kita turunkan Pak deforestasinya, biar aja begitu, supaya enggak banjir," pungkasnya.
Editor : Moch Vikry Romadhoni