Radar Pasuruan - PT Toba Pulp Lestari kembali menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara. Operasional perusahaan yang bergerak di sektor pulp itu disebut menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana yang menewaskan ratusan orang.
Munculnya isu tersebut membuat publik mempertanyakan siapa sebenarnya pemilik perusahaan ini dan apakah memiliki hubungan dengan Luhut Binsar Pandjaitan.
Berdasarkan data terbuka, saham mayoritas Toba Pulp Lestari kini dimiliki oleh Allied Hill Limited, sebuah perusahaan berbasis di Hong Kong.
Sementara itu, Luhut yang pernah menjabat sebagai Menko Marves di era Presiden Joko Widodo kerap dikaitkan dengan PT Toba Sejahtera. Namun, kedua perusahaan tersebut merupakan entitas yang berbeda.
Melalui situs resminya, Toba Pulp Lestari menjelaskan bahwa mereka adalah perusahaan global yang memiliki izin mengelola hutan tanaman industri seluas 167.912 hektare di Sumatera Utara, yang tersebar di Aek Nauli, Habinsaran, Tapanuli Selatan, Aek Raja, dan Tele. Perusahaan juga menegaskan komitmennya pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
WALHI Sumut menilai kegiatan Toba Pulp Lestari turut memberi dampak pada kerusakan ekosistem Batang Toru yang mencakup sejumlah wilayah, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Ketika cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar, kerusakan ekologis tersebut dinilai memperparah bencana.
”Bencana tersebut paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga,” tutur Direktur Eksekutif WALHI Sumut Rianda Purba dalam keterangannya kepada awak media.
Toba Pulp Lestari membantah tudingan tersebut. Dalam dokumen keterbukaan Bursa Efek Indonesia, Corporate Secretary Anwar Lawden menegaskan bahwa operasional perusahaan tidak menjadi penyebab bencana ekologi.
Menurutnya, seluruh aktivitas perusahaan dilakukan mengikuti prinsip pengelolaan hutan lestari. ”Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari,” ungkap Anwar, dikutip Rabu (3/12).
Dari total izin 167.912 hektare, ia menjelaskan bahwa perusahaan hanya menanami sekitar 46 ribu hektare dengan eucalyptus, sedangkan area lainnya dipertahankan sebagai kawasan konservasi dan lindung.
Selama tiga dekade beroperasi, ia menyebut perusahaan selalu menjaga komunikasi dengan masyarakat lewat dialog, sosialisasi, serta program kerja sama dengan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan berbagai organisasi.
”Perseroan menghormati penyampaian aspirasi publik, namun mengharapkan informasi yang disampaikan didasarkan pada data yang akurat dan dapat diverifikasi. Perseroan tetap membuka ruang dialog,” imbuhnya.
Jika Anda ingin versi SEO optimized, versi lebih singkat, atau siap tayang untuk CMS (WordPress, Joomla, dsb), tinggal bilang saja!
Editor : Moch Vikry Romadhoni